Ini Pesan Bupati  Kediri Saat Penandatanganan Kerjasama Pemkab, Inspektorat Provinsi dan Kejaksaan Negeri

Kediri, koranmemo.comDikhawatirkan adanya dana desa yang belum terkelola dengan baik dan khawatir belum tepat penggunaannya, Selasa (5/3), Pemkab Kediri mengundang seluruh kepala desa di Kabupaten Kediri untuk mendapatkan pengarahan dari Bupati Kediri dr Hj Haryanti Sutrisno dan  Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur Helmi Perdana Putra serta  Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Subroto.

Pengarahan tersebut terkait upaya pengelolaan dana desa agar tidak salah sasaran dan kepala desa harus bisa mengelola anggaran dengan tepat.  Di tempat yang sama dilakukan penandatanganan kerja sama pengawalan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Kediri oleh Inspektorat Provinsi dan Kejaksaaan Negeri Kabupaten Kediri.

Bupati Kediri dr Hj Haryanti Sutrisno mengatakan mengacu pada nawa cita Presiden Republik Indonesia, sudah seharusnya desa memiliki inovasi dan kreativitas sendiri dengan adanya uang dari dana desa. Karena menurut bupati, ini untuk kemajuan dan kemakmuran desa sebagai upaya pengembangan berbagai usaha, seperti usaha kecil, perbaikan tanaman horti dan pengembangan desa wisata.

“Terkait hal ini Pemkab Kediri berkoordinasi dengan Pemprov untuk pengawasan pengelolaan keuangan. Acara klinik konsultasi ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh kepala desa dan perangkat desa. Harus dicermati klinik konsultasi ini dengan baik, sehingga administrasi pengelolaan dana desa bisa terkelola  dengan baik pula,” jelasnya.

Ditambahkan Bupati Haryanti, 333 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri diharapkan penggunaan dana desa harus bermanfaat. “Tidak ada kepala desa,bendahara desa dan perangkat desa yang menyalahgunakan dana desa dan berurusan pidana. Kalau hal ini terjadi, Pemkab Kediri akan beri sanksi tegas,” tandasnya.

Sementara Helmi Perdana Putra Kepala Inspektorat Propinsi Jawa Timur mengatakan klinik kunsultasi dibentuk inspektorat provinsi Jawa Timur dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Jawa Timur, dengan alasan anggaran dana desa yang jumlahnya cukup besar harus dilakukan pengawalan secara total.

“ Dana yang besar belum ada pengawasan dan dana yang besar perlu juga pengawasan. Kami mendahului KPK dan Kementerian desa dan ini mengurangi adanya operasi tangkap tangan (OTT) bagi kepala desa dan perangkat desa yang melakukan pelanggaran dana desa. Kami berharap kunsultasi ini bisa dilakukan dengan baik. Agar kesalahan administrasi diminimalisir,” jelasnya.

Subroto Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri mengatakan sejauh ini kejaksaan melakukan pengawalan dan pengawasan keuangan desa sudah maksimal. Dengan program sambang desa yang telah dilakukan cukup efektif untuk menekan adanya penyalah gunaan dana desa di kabupaten Kediri.

“ Kita harapkan kepala desa bisa menyampaikan dan hubungi kami untuk pendampingan penggunaan kepala desa secara benar. Hanya saja yang perlu dilakukan saat ini pembinaan terhadap perangkat desa untuk memahami secara detail penggunaan dana desa tepat sasaran,” ujarnya.

Reporter Bakti Wijayanto

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date