Ini Jawaban Kepala KPH Kepada Warga Desa Satak

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Kedatangan puluhan warga Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri ke Kantor Kesatuan Pemangku Hutan (KKPH) Kediri terkait dugaan penyelewengan lahan diterima dengan baik oleh Ratmanto Trimahono, Kepala KPH Kediri.  Ratmanto mengatakan, dia akan segera menindaklanjuti desakan perwakilan puluhan warga tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mengklarifikasi desakan yang disampaikan warga.

“Terkait hal tersebut kami akan menindaklanjuti dengan melakukan lidik di lapangan dan mengklarifikasi apa yang disampaikan masyarakat. Jika itu memang benar, saya harap permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas dan keinginan masyarakat bisa terpenuhi,” ujarnya saat dikonfirmasi usai menemui warga.

Ratmanto menegaskan, meskipun ada keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM),  namun berdasarkan aturan yang berlaku, mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan penyewaan lahan.

 “Memang terkait PHBM ini kami melakukan kerjasama terkait pemanfaatan. Apabila memang ada kegiatan kerjasama itu bisa dilakukan bagi hasil. Tapi bunyinya bukan sewa menyewa lahan. Bagi hasil itu masyarakat memanfaatkan kawasan hutan, ada perjanjian kerjasama, bagi hasil berdasarkan hasil yang didapatkan. Istilahnya kami bekerja sama di sana. Kalau sewa kan tidak seperti itu,” tegasnya.

Disinggung soal hak warga yang bertempat tinggal di sekitar hutan untuk pengelolaan lahan, Ratmanto menyebut jumlahnya bervariatif menyesuaikan kapasitas dan luas lahan. Namun biasanya, rata-rata warga mendapatkan jatah pengelolaan 0,25 hektare.

“Ketentuan itu sebetulnya tidak ada di kami. Tetapi biasanya mereka mendapatkan 0,25 hektare. Namun itu kembali kepada luasan yang ada di wilayah. Tentunya bisa kurang bisa lebih menyesuaikan luas kawasan dan jumlah LMDH itu sendiri,” kata Rahmanto.

Terkait AD-ART mitra kerja Perhutani, untuk mengantisipasi terjadinya tindakan yang tidak diinginkan, Rahmanto mengaku pihaknya tidak mempunyai kewenangan. Menurutnya, AD-ART itu sudah tertuang dalam masing-masing mitra kerja perhutani. Meskipun secara garis besar mempunyai kesamaan, namun sejauh yang dia ketahui kemungkinan terdapat beberapa perbedaan.

“Kami tidak ada kewenangan untuk melakukan intervensi kepada lembaga. Jadi LMDH itu mitra kerja kami di dalam mengelola kawasan hutan. Mengenai aturan di dalam LMDH itu mestinya sudah diatur dalam AD-ART LMDH itu sendiri,” kata Ratmanto.

Reporter : Angga Prasetya

Editor : Della Cahaya