Indonesia Akan Gunakan Surat Utang untuk Pengusaha dalam Mecegah PHK

Share this :

Jakarta, koranmemo.com – Di tengah pandemi corona yang memberikan dampak besar bagi sektor perekonomian di berbagai negara. Indonesia sedang menyusun program penerbitan surat utang untuk pengusaha agar tidak terjadi kasus PHK secara besar-besaran di Indonesia.

Program ini diharapkan dapat membantu para pengusaha untuk tetap dapat memiliki cash flow dan mampu menggaji karyawannya dengan nilai yang tidak berkurang.

“Pandemi corona menyebabkan tekanan yang cukup keras bagi dunia usaha, sehingga mereka saat ini membutuhkan bantuan cash flow. Menangani hal tersebut, pemerintah saat ini sedang menyusun rencana untuk mengeluarkan surat utang baru yang mungkin akan diberi nama recovery bond,” ujar Sekertaris Menko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, Kamis (26/3) dikutip dari CNN Indonesia.

Program ini akan dipegang langsung oleh pemerintah, yang kemudian disalurkan kepada pengusaha dengan skema kredit khusus. Nantinya, kredit ini akan diatur seringan mungkin dan menggunakan mata uang rupiah. Jadi, program ini diharapkan dapat membangkitkan sektor perekonomian untuk tetap tumbuh.

Meski diterbitkan oleh pemerintah, dana untuk kredit ini akan diperoleh dari pihak lain yang memiliki dana besar seperti pihak swasta. “Surat utang ini akan diterbitkan oleh pemerintah dan akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI), swasta, maupun eksportir yang memiliki dana besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Susi sendiri belum memberitahu keterangan rinci terkait mekanisme dari kredit ini, tingkat bunga, berapa tenornya, dan lain sebagainya belum diketahui secara pasti. Namun, satu hal yang pasti, kredit khusus ini memiliki syarat bagi perusahaan untuk tidak melakukan PHK setidaknya bagi 95 persen karyawannya. Perusahaan juga harus memberikan gaji tetap bagi karyawannya dan tidak boleh mengurangi dari gaji sebelumnya.

Menindak lanjuti program ini, Kementerian Keuangan saat ini juga tengah menangani rancangan draft peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). “Perppu ini akan mengatur perubahan aturan terkait batasan yang dimiliki BI yang hanya bisa membeli surat utang dari secondary market,” pungkasnya.

Reporter: Ahmad Bayu Giandika

Editor: Della Cahaya