Imigrasi Tolak Puluhan Pengajuan Paspor

Share this :

Antisipasi  Human Trafficking Gunakan Modus TKI Ilegal

Ponorogo, koranmemo.com –  Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo benar-benar melakukan antisipasi tindak pidana penyelundupan dan perdagangan manusia (human traffiking) yang biasa dilakukan calo tenaga kerja Indonesia (TKI).
Bahkan selama awal 2017  ini, puluhan dokumen pengajuan pembuatan paspor warga negara Indonesia (WNI) yang hendak ke luar Indonesia, ditolak penerbitanya oleh intansi dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM ini.

Dari data di Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo tercatat, selama periode Januari hingga Maret 2017, lebih dari 24 dokumen pengajuan paspor ditolak penerbitannya. Dengan rincian, 18 dokumen dibatalkan penerbitanya dan 6 dokumen lainya ditunda penerbitanya untuk sementara waktu.

Penolakan puluhan dokumen pengajuan pembuatan paspor ini  lantaran dokumen pengajuan paspor memuat beberapa masalah prosedural,, seperti tidak adanya dokumen  surat jaminan dan tiket pulang pergi serta dari hasil wawancara petugas Imigrasi, pemohon paspor tidak dapat menjelaskan secara terperinci tujuan keberangkatanya ke luar negeri.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Ponorogo, Najarudin Safaat melalui Kasubsi Lalintuskim, Mirza Dwitripatria mengatakan, sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian yang dipertegas dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2014 tentang penerbitan paspor, penerbitan paspor harus berdasarkan kelengkapan berkas dan digunakan sesuai peruntukan.

“Mayoritas ini pengajuan paspor kunjung dan wisata. Kita tolak penerbitanya karena selain dokumen tidak lengkap, dari hasil wawancara pemohon tidak bisa menjelaskan secara detail tujuan penggunaan paspor ini,” ujarnya, Rabu(22/3).

Mirza menambahkan, upaya pembatalan penerbitan paspor ini untuk mencegah calo TKI, dalam memperdagangkan manusia ke luar negeri, untuk bekerja secara non-prosedural dengan modus menggunakan paspor wisata.

Untuk itu, pihaknya akan memaksimalkan peran petugas Imigrasi dan sesi wawancara sehingga dapat mengidentifikasi pemohon paspor.
”Dari sesi wawancara yang terindikasi untuk bekerja keluar negeri secara non presedural pasti kita tolak. Itu sudah kelihatan dengan teknik profiling. Untuk itu sesi wawancara akan kami intensifkan untuk menjaring pemohon terindikasi bermasalah ini,” ungkapnya.

Dihimbau, para WNI yang hendak bekerja sebagai TKI di luar negeri, tidak usah menggunakan calo TKI dan mengurus keberangkatanya sesuai prosedur yang ada, serta berkordinasi dengan Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), agar tidak terjerumus pada tindak pidana perdagangan manusia. (adv/znl)

Reporter : Zainul

Editor : Gimo Hadi Wibowo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.