Hindari Jeratan Hukum, Pemkab Tindaklanjuti Kerjasama dengan Kejari

Share this :

Trenggalek, koranmemo.com – Pemerintah Kabupaten Trenggalek seriusi kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Trenggalek dengan Kejaksaan Negeri Trenggalek (Kejari). Kerjasama dalam  bidang hukum perdata dan tata usaha negara  ini rencananya akan lebih diperinci dalam bentuk penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Tentunya pasca kerjasama dengan aparatur hukum diharapkan Pemkab Trenggalek bersama aparaturnya terhindar dari permasalahan yang berimplikasi jeratan hukum.

Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak mengatakan, perincian yang akan dituangkan dalam lanjutan dari Nota Kesepahaman/Memorandum Of Understanding (MoU)  sebelumnya itu agar azaz manfaat dari kerjasama itu akan nyata.

“Kita butuh cepata da riil dari kerjasama ini , maka kita telorkan dalam rapat fasilitasi ini,” ungkapnya, Minggu, (17/12) di Trenggalek.

Bupati Emil melanjutkan, sesuai tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan tentunya perangkat daerah rentan terhadap permasalahan terkait kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.  Oleh karena itu lewat kerjasama ini ke depan diharapkan Kejaksaan Negeri Trenggalek dapat memberikan bantuan hukum kepada Pemkab Trenggalek jika menemui permasalahan terkait hukum perdata dan tata usaha negara.

“Kerjasama antara Pemkab Trenggalek dengan Kejari Trenggalek ini dapat mendukung ASN di lingkup Pemkab Trenggalek untuk bekerja sesuai koridor dan aturan yang berlaku,” jelasnya.

Selain itu esensinya, adalah wujud dari kolaborasi bersama dan wujud dari itikad yang luar biasa dari Kejari untuk bisa memastikan bekerja sesuai koridor dan bekerja dengan tenang.

“Diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat mendorong akselerasi pembangunan yang ada di Kabupaten Trenggalek, karena ASN bekerja dengan nyaman dan tenang,” tandasnya.

Sementara itu menurut Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek Umaryadi, S.H, M.H menegaskan bahwa disamping melakukan tindakan represif, kejaksaan juga memiliki tanggung jawab berupa tindakan pencegahan atau preventif dengan bentuk sosialisasi.

“Kepala OPD selaku pengguna anggaran tentunya mempunyai kewenangan dan tanggungjawab yang sangat besar,” ungkapnya.

Tentunya dalam melaksanakan tugas harus mengetahui juga aturan-aturan, sehingga kejari mempunyai juga kewajiban berupa memberikan pemahaman dari aspek hukum.

“Maka dalam melaksanakan tugas kita berharap  tidak ada permasalahan atau implikasi hukum,” pungkas Umaryadi

Reporter : Rudi Yuniriyanto

Editor : Hamzah Abdillah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.