Hearing Bersama DPMD, Komisi A Dorong Pemkab Matangkan Persiapan Pilkades

Share this :

Jombang, koranmemo.com – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang melaksanakan audiensi atau hearing bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang agar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera memaksimalkan persiapan pemilihan kepala desa (Pilkades).

“Kami mendesak Pemkab untuk secepatnya melakukan serangkaian persiapan Pilkades. Sebab pelaksanaan ini juga sudah diberikan lampu hijau atau sudah memperoleh izin dari Kemendagri,” kata Ketua Komisi A DPRD Jombang, Andik Basuki Rahmat sesuai hearing di ruangan Komisi DPRD Jombang, Rabu (2/9).

Andik juga mengatakan, sebelum menggelar pelaksanaan Pilkades tersebut, persiapan yang harus dilakukan oleh Pemkab ini meliputi penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur terkait petunjuk teknis (Juknis). Adapun salah satu poin yang perlu diperhatikan adalah penyelenggaraan di tengah masa pandemi, dan tentunya harus memenuhi protokol kesehatan. Selain itu, pentingnya Perbub ini, karena semua mekanisme pelaksanaan pilkades mengacu pada hal itu, seperti contohnya, pada pelaksanaan Pilkades di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang.

“Dari paparan pihak DPMD tadi diketahui jika izin sudah ada kendati baru berupa lisan, seiring hal itu, sudah seharusnya jika Pemkab menindaklanjuti dengan penerbitan Perbup. Kami tidak ingin kejadian seperti di (desa) Banjardowo kembali terulang lagi, karena kurangnya persiapan dan koordinasi dalam pelaksanaannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, seluruh panitia mengundurkan diri sehingga pilkades gagal dilaksanakan,” terang dewan dari fraksi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, dengan mencotohkan hal tersebut, Komisi A meminta agar tidak terulang kembali, dalam artian, pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secepatnya membentuk panitia pilkades beserta panitia cadangan dan pastinya nanti yang perlu dipikirkan dalam ketersediaan aparat keamanan. Melihat rencananya pelaksanaan Pilkades tersebut akan di gelar pada tanggal 18 Desember mendatang. Bersamaan dengan ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak sejumlah kota serta daerah di Jawa Timur.

“Jadi, setelah Perbup terkait juknis turun, lalu dilanjutkan dengan BPD membentuk panitia. Karena kami tidak ingin apabila kejadian pada gelaran sebelumnya terulang kembali. Dan secepatnya Perbub dilakukan revisi sejumlah aturan, turunnya izin secara tertulis yang dapat dijadikan pedoman, karena kalau hanya berupa lisan, tidak dapat dijadikan pedoman pelaksanaan. Sementara terkait hari pelaksanaan, hendaknya juga dilakukan penyesuaian,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sholahudin Hadi Sucipto, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian kordinasi, mulai dari Kemendagri, hingga aparat keamananan, bersama sejumlah pihak hingga sampai nanti pelaksanaan pilkades. Dari hasil kordinasi tadi, ia menyampaikan kalau dalam satu sampai dua hari ke depan izin sudah turun, termasuk jadwal pelaksanaanya.

“Sudah kami laporkan ke pimpinan. Secepatnya kepastian jadwal pelaksanaan, hingga ketersediaan aparat keamanan kami sampaikan. Mengacu pada SE Mendagri, izin diberikan asalkan waktu pelaksanannya harus selepas gelaran pilkada serentak. Maka untuk kepastian hari H, bakal kami lakukan finishing,” tutupnya. (adv)

Reporter : Taufiqur Rachman / Agung Pamungkas

Editor Achmad Saichu