Hakim PN Sidoarjo Dilaporkan oleh Tergugat Kasus Tanah

Share this :

Sidoarjo, koranmemo.com – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo dilaporkan oleh pihak tergugat ke Pengawas Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Kamis, ( 26/07/2018)

Hakim Sutoto Adi Putro dan Panitera Pengganti Djoko Sujono akan diadukan ke Bawas Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Bawas Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh Majelis Hakim.

“Kami melaporkan mereka dalam perkara nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Sda,” kata kuasa hukum tergugat, Abdul Malik, Kamis (26/7/2018).

Dikatakan, laporan tertanggal 25 Juli 2018 ini akan ia layangkan pada Senin (30/7) mendatang. Menurutnya, kliennya memiliki tanah seluas 12,9 hektar yang 5,9 Hektar sudah menjadi sertifikat hak milik.

“Perkara ini sudah pernah dimenangkan di pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2014  bahwa sisanya seluas 6,9 hektar yang belum bersertifikat dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum,” jelasnya.

Dikatakan, putusan yang sama juga diberikan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2016. “Begitu pula Mahkamah Agung RI tahun 2017 juga menyatakan demikian. Artinya tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum,” imbuhnya.

Abdul Malik juga mengaku kecewa kalau  majelis hakim PN Sidoarjo mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat. “Padahal perkara ini sudah pernah ditangani pleh PN Sidoarjo dengan hakim dan panitera yang sama pada 2016 yang lalu. Sesuai nomor perkara 66/Pdt.G/2016/PN.Sda,” ujarnya.

Menurutnya penggugat tidak memiliki bukti apapun, tidak menguasai dan tidak pernah mengelola. “Sangat naif bukti-bukti kami tidak diindahkan oleh Majelis Hakim. Saya juga sempat memohon agar hakim dan paniteranya diganti tapi tidak ada respon,” jelasnya.

Abdul Malik mengaku ada indikasi perkara ini akan menang. “Yang sangat saya sesalkan hakim bilang kalau gak puas silahkan banding. Ini jelas tidak benar,” katanya.

Sementara itu Humas PN Sidoarjo Syafrudin mengatakan sebenarnya tidak ada masalah meski ketua majelisnya sama dalam perkara yang sama dan penggugat berbeda. “Yang penting tidak berkepihakan kepada penggugat atau tergugat,” ujarnya.

Reporter Yudhi Ardian

Editor Achmad Saichu