Hak Kesehatan Juga Rawan, Hak Anak Masih Belum Terpenuhi

Kediri, koranmemo.com — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meresmikan tanggal 20 November sebagai Peringatan Hari Anak Internasional, di dalamnya ada sejarah lahirnya Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diakui PBB. Namun Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri menilai selain hak Pendidikan, masih ada hak anak yang tidak terpenuhi.

Menurut Ketua LPA Kota Kediri, Ulul Hadi, pada peringatan Hari Anak Internasional (20/11), masih ada persoalan krusial terkait maraknya fenomena pernikahan dini yang melibatkan anak-anak. Dalam kasus ini, hak pendidikan bagi anak tak terpenuhi, selain itu hak kesehatan mereka juga riskan bahkan cenderung dilanggar.Pada kasus pernikahan dini atau pernikahan anak-anak, hak akan kesehatan reproduksi yang sehat jelas terampas, karena mereka telah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan pasangannya. “Dalam hal ini, hamil dan melahirkan pada usia masih anak-anak cenderung beresiko mengalami gangguan pada organ-organ reproduksinya,” tuturnya, Kamis (21/11).

Hadi menjelaskan, selain kesehatan organ reproduksi, anak yang terlibat pernikahan dini juga rawan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh pasangannya. Karena, proses tumbuh kembang dan psikologi anak yang belum matang, mereka harus menjalani kehidupan rumah tangga yang berisiko terjadi gesekan-gesekan dengan suami dan akibatnya terjadi risiko KDRT.

Anak yang terlibat pernikahan dini, kata Hadi, juga rawan menjadi orang tua tinggal atau janda muda. Karena, beberapa kasus ada yang ditelantarkan oleh pasangannya. “Tidak semua pasangan pria mau menikahi anak perempuan yang telah dihamilinya semata-mata berlandasakan kasih sayang dan cinta, ada diantara mereka yang bersedia menikahi karena agar tidak terjerat kasus hukum pidana,” ucapnya.

Dari pada menjalani hukuman pidana dalam penjara, lanjutnya, mereka memilih melksanakan pernikahan. Kemudian, ketika sudah berproses dalam pernikahan, jika ingin lari dari tanggung jawab persoalannya bukan lagi ranah hukum pidana seperti jika belum menikahi secara resmi di KUA.

Bagi Hadi, anak yang terlibat pernikahan dini jelas menjadi bagian dari anak yang menyandang masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan penanganan. Dalam hal ini, salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu membuat layanan penanganan kesejahteraan sosial anak yang lebih terintergasi dengan berbagai stakeholder terkait.

Hadi mengatakan, selama ini anak-anak yang menjadi korban pernikahan dini belum secara optimal mendapatkan penanganan agar mereka bisa terlepas dari persoalan kesejahteraan sosial. “Adanya sistem penanganan permasalahan kesejahteraan sosial anak yang integratif, diharapkan anak yang terlibat pernikahan dini mendapatkan pemenuhan hak-haknya,” ujarnya.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu
Editor : Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date