Giliran Aliansi Jurnalis Blitar Raya Desak Pemerintah Cabut RKUHP

Share this :

Blitar, koranmemo.com – Puluhan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Blitar Raya menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kota Blitar, Rabu (25/9). Mereka mendesak pemerintah mencabut revisi Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap mengebiri pekerjaan mereka sebagai juru tulis.

Sekitar pukul 09.00 WIB, masa dari kalangan jurnalis langsung berkumpul di depan kantor DPRD Kota Blitar.  Sambil menutup mulut sebagai tanda matinya demokrasi, mereka juga membawa poster – poster bertuliskan kecaman pada revisi RKUHP.

Koordinator aksi, Irfan Anshori mengatakan, ada beberapa poin di pasal RUU KUHP yang mengancam kebebasan pers di Indonesia. Beberapa pasal di RUU KUHP tersebut berpotensi membungkam dan mengkriminalisasi kerja para jurnalis.

“Ada 10 poin di RUU KUHP yang mengancam kebebasan pers di Indonesia. RUU KUHP tidak sesuai amanat reformasi dan kehidupan berdemokrasi. Kami menyatakan menolak rencana revisi KUHP,” ujarnya.

Saat ini, baik Presiden maupun DPR RI telah menyatakan menunda pembahasan RKUHP tersebut. Irfan mengatakan, penundaan itu tidak cukup karena belum menjamin rasa aman para jurnalis dari kebiri oligarki. Aliansi jurnalis Blitar Raya mendesak agar RKUHP itu dicabut.

“Kami meminta RUU KUHP dicabut. Kalau hanya ditunda, kami khawatir suatu saat akan dilakukan pembahasan soal RUU KUHP lagi,” ujarnya.

Selain orasi tolak RKUHP, masa juga melakukan aksi tabur bunga sebagai rasa berduka. Aksi itu sebagai wujud solidaritas terkait kasus kekerasan terhadap jurnalis saat melakukan peliputan demonstrasi di Makasar oleh aparat. “Kami juga meminta Bapak Kapolri mengusut tuntas kasus itu,” jelas Irfan.

Seperti diketahui, 10 poin pasal di RUU KUHP yang mengancam kebebasan pers, yaitu, pasal 219 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah.

Pasal 247 tentang hasutan melawan negara, pasal 262 tentang penyiaran berita bohong, pasal 263 tentang berita tidak pasti, pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan, dan pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama. Lalu, pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, pasal 440 tentang pencemaran nama baik, dan pasal 446 tentang pencemaran orang mati.

Reporter: Zayyin multazam sukri

Editor Irwan Maftuhin

Follow Untuk Berita Up to Date