Gelar Reses, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Tampung Aspirasi Warga

Surabaya, koranmemo.com – Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya menggelar reses di wilayah Jagir Sido Mukti VI, RT.11/RW.03 Surabaya, Senin (18/11) malam. Dalam pelaksanaan reses tersebut, anggota Dewan Drs. Agoeng Prasodjo, M.Si. memberikan paparan terkait aspirasi kepada masyarakat untuk mensejahterakan di wilayah daerah pemilihan (Dapil) IV, hingga dilakukan sesi tanya jawab bersama warga.

“Kita terus sejahterakan warga di wilayah RT. 11 dan Dapil IV sekitar sampai 5 tahun ke depan tetap mendampingi. Misalnya, kalau ada permasalahan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi atau memberi kabar ke kami,” kata Drs. Agoeng Prasodjo, M.Si, saat diwawancarai awak media, Selasa (19/11/2019).Sekretaris Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menyebutkan, terkait uneg-uneg soal pembangunan, kesehatan, atau pendidikan, pihaknya akan terus memonitoring agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. “Kami tidak mensia-siakan ini, serta setiap ada keluhan monggo bisa disampaikan, karena ini semata-mata peran kami atas jaring aspirasi warga,” jelas Agoeng Prasodjo kepada koranmemo.com.

Dia menjelaskan, anggaran RAPBD tahun 2020 sebesar Rp.10,3 triliun dari APBD terbesar dari Kota/Kabupaten se Indonesia, harapan itu tentunya, agar masyarakat bisa merasakan. “Kita banyak program yang dimasukkan untuk rakyat anggaran sebesar Rp 500 miliar langsung masuk ke Kelurahan. Jadi, ini dikirimkan langsung ke Kelurahan sebesar Rp 4,21 miliar pada alokasi anggaran tahun 2020, nanti diperuntukkan pembangunan paving dan saluran di RT 11/RW.03, dan tahun 2021, akan datang masing-masing RT akan mendapatkan dana anggaran  memulai pada pembahasan pokok pikiran (Pokir) dalam rapat paripurna nanti,” tandasnya.

Ada beberapa persoalan, lanjutnya yang dikeluhakan warga antara lain mulai kartu kesehatan sampai ke blokir. Maka itu pihaknya menyarankan agar Pemerintah Kota memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Jadi misalkan, kalau kartu kesehatan KIS ataupun BPJS yang diperoleh warga kalau sudah masa 1 sampai 2 bulan tidak terpakai, otomatis terblokir kan, ya harap disampaikan,” tuturnya.

Kendati demikian, kaitannya kartu kesehatan Ia menyebut bukan ranah dari pada Komisi C DPRD Kota Surabaya. “Bukan ranah kita, tetapi sebagai fungsi anggota DPRD harus memperjuangkan bukan dari segi pembangunan saja tidak, tapi seluruh aspirasi harus kita tampung. Bahkan, setiap ada keluhan warga kita komunikasikan langsung ke kepala dinas terkait. Namun, apabila pihak kepala dinas tidak merespon, maka kita mempertanyakan kembali, atau menangih,” imbuhnya.

Ditambahkan, kaitannya reses semua telah dirangkum yang disampaikan oleh warga, dan akan mengkaji pembahasan melalui rapat dengar pendapat (RDP) hearing. “Semuanya terkoneksi pada hearing, bagaimana solusi jalan keluar uneg-uneg warga dan demi mempermudah akan dibantu oleh Tim Banggar,” pungkasnya.

Reporter M Fauzi
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date