Gara-gara Ini, 45 Kursi Legislatif Trenggalek Terancam Kosong

Share this :

Trenggalek, Koranmemo.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Trenggalek belum dapat melantik sebanyak 45 calon anggota legislatif terpilih. Sebab terdapat satu bakal calon legislatif (bacaleg) mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Lantas apakah gugatan itu mempengaruhi pelantikan ?

Ketua KPUD Trenggalek, Gembong Derita Hadi mengatakan, masih menunggu putusan MK sebagai landasan pelantikan anggota legislatif terpilih dalam pemilihan legislatif (pileg) yang baru saja rampung. “Hasil putusan MK nanti kami tindaklanjuti dan diawasi oleh Bawaslu,” ujarnya, Kamis (4/7).

Disinggung jeda waktu sidang yang berdekatan dengan masa berakhirnya anggota legislatif periode 2014-2019, ia enggan menjawab. Sebab pada 19 Agustus mendatang, jabatan sebanyak 45 anggota DPRD Trenggalek bakal berakhir. “Putusan MK satu bulan, kalau soal itu saya belum tahu, belum bisa jawab,” jelasnya.

Dia berharap putusan MK dapat dilakukan secepat mungkin, agar kekhawatiran kekosongan anggota legislatif tidak terjadi. Sesuai aturan tidak boleh terjadi kekosongan jabatan. “Namun jika ada gugatan, otomatis tidak bisa dilantik, menunggu putusan. Karena dasar kita melantik adalah putusan MK,” katanya.

 KPUD Trenggalek telah mengirimkan berkas kepada KPU RI untuk keperluan sidang pemeriksaan pendahuluan yang rencananya akan dimulai pada 8 Juli – 9 Juli. Sebab gugatan yang diajukan oleh bacaleg dapil satu dari PDI-P itu diterima MK. “Karena sudah masuk BRPK, otomatis PHPU diterima,” ujarnya.

Jika gugatan itu ditolak, lanjut Gembong, tiga hari terhitung setelah terdaftar di buku registrasi perkara konstitusi (BRPK), maka KPU bisa melantik bacaleg terpilih. Oleh sebab itu dia tidak menampik kemungkinan kekosongan anggota legislatif. “Tapi ini kondisinya berbeda. Mungkin nanti ada edaran dan sebagainya,” pungkasnya.

Agus Cahyono, Wakil Ketua DPRD Trenggalek tak menampik kemungkinan kekosongan wakil rakyat itu bisa saja terjadi. Sebab anggota legislatif terpilih ditentukan oleh KPU pasca pemilihan umum (pemilu). “Putusan KPU menjadi landasan pelantikan dewan terpilih,” kata dia melalui sambungan telephone.

Kendati demikian, pelantikan secara tidak bersamaan sebelumnya juga pernah terjadi. Saat itu salah satu anggota dewan terpilih tengah menunaikan ibadah haji, sehingga dilantik menyusul. “Kalau pandangan saya pribadi dilantik menyusul, kan lucu kalau legislatif sampai kosong (dalam jumlah banyak, red),” jelasnya.

Prinsipnya, lanjut Agus Cahyono tidak boleh terjadi kekosongan jabatan. Oleh sebab itu pihaknya masih menunggu hasil sidang MK sebagai landasan KPU menentukan kebijakan. “Masa jabatan habis harus ada yang dilantik, KPU harus ambil langkah strategis,” ujarnya.

Kekosongan kursi legislatif  bukan pertama kalinya terjadi, namun bukan dalam jumlah yang banyak. Sebab saat ini tersisa sebanyak 43 anggota legislatif dari 45 anggota DPRD Trenggalek. “Sekarang juga ada kekosongan dua kursi, mau di PAW tidak memungkinkan karena kurang dari enam bulan,” pungkasnya.

Reporter Angga Prasetiya

Editor Achmad Saichu