Gandeng Ojol, Kejaksaan Persempit Kemungkinan Pungli di Blitar

Share this :

Blitar, koranmemo.com – Kejaksaan mulai mempersempit kemungkinan adanya pungutan liar (pungli). Salah satunya dengan cara menelurkan program dalam rangka mempermudah pelanggar dalam mengurus tilang.

Itu diwujudkan dengan menggandeng ojek online atau ojol. Ojol ini nantinya bakal mengantarkan barang bukti hasil tilang kepada pelanggar.

“Jadi mengurus tilang tidak perlu ke kejaksaan. Karena nanti kami akan menggandeng ojol, bisa juga dengan kantor pos,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Bangkit Sormin kepada Koran Memo, Jumat (7/2).

Dia menjelaskan, dengan adanya layanan itu setidaknya bisa mempersempit kemungkinan pungli. Selain itu juga mempermudah kepada pelanggar dalam mengurus pelanggaran tilang.

“Dengan begitu, pelanggar tidak perlu repot-repot datang ke kejaksaan ketika hendak mengambil barang bukti tilang. Cukup dengan membuka website di kejaksaan dan nantinya bisa dikirim ke ojol. Syaratnya sesuai dengan nama dan alamat atau by name by address,” kata jaksa utama asal Papua ini.

Selain mengurangi kemungkinan pungli, dengan adanya layanan itu setidaknya meminimalisasi kemungkinan bertemunya pelanggar dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan kejaksaan. Pasalnya, kejaksaan sudah memutuskan untuk transparan dalam hal pengurusan dan pelayanan. “Semuanya nanti bisa diakses. Termasuk juga soal kinerja yang dilakukan dalam setahun,” tambahnya lagi.

Kata Sormin, saat ini, pihaknya juga tengah mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK. Selain itu juga menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Ada enam criteria menuju WBBK. Yakni perubahan manajemen, penataan tata laksana, penatan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reporter: Abdul Aziz Wahyudi

Editor: Della Cahaya