Gaji Dua Tersangka Korupsi TPA Winongo Dipotong 50 Persen

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Dua dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi controlled landfill atau penataan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun tidak akan mendapatkan gaji penuh dari pemerintah. Hal ini dikarenakan keduanya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Inspektorat Kota Madiun, Rully Dwi Ratnawati mengatakan, hak-hak yang didapat tersangka Heri Martono dan Suhartono bakal dipotong 50 persen. Namun, pihaknya masih menunggu hasil rapat dengan Sekda. Rapat ini, nantinya akan membahas nasib dua ASN tersebut.

 “Ya nanti kita rapatkan dulu dengan pak Sekda untuk tindaklanjutnya. Gajinya dipotong 50 persen, memang aturannya seperti itu,” katanya, Senin (20/1).

Sementara itu, terkait penyalahgunaan BBM untuk operasional dua ekskavator di TPA Winongo, Rully berdalih Inspektorat tidak menemukan kejanggalan saat berkali-kali melakukan pemeriksaan rutin. Padahal, Inspektorat merupakan pengawas internal pemkot. Seharusnya, lebih mengetahui permasalahan itu disaat melakukan auditor.

“Teman-teman tidak memeriksa itu. Kalau yang itu (masalah BBM,red) kayaknya belum (belum ada temuan dari Inspektorat,red),” ujarnya.

Selama ini yang dilakukan Inspektorat, hanya sebatas memberikan saran dan masukkan secara umum. Tidak mendetail. Akibatnya, Inspektorat merasa kecolongan dengan temuan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun.

 “Saran dan masukkan langsung kita sampaikan secara lisan. Tetapi secara umum menyangkut kehati-hatian mengelola anggaran. Ini sebagai pembelajaran. Jangan sampai terjadi pada teman-teman yang lain,” tandasnya.

Diketahui,  Kejari Kota Madiun menahan tiga orang tersangka kasus proyek controlled landfill, Jumat (10/1) lalu.  Ketiga tersangka yakni Heri Martono diketahui menjabat Kabid Pengelolaan Limbah dan Sampah di DLH Kota Madiun. Suhartono selaku koordinator lapangan di TPA Winongo dan tercatat sebagai ASN. Sedangkan Putut Wasono  merupakan tenaga program jasa kebersihan (projasih).

Penyalahgunaan BBM ini, dilakukan mulai tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019. Dimana pada tahun 2017 anggaran yang digelontorkan dari APBD Kota Madiun untuk penataan sampah sebesar Rp 967 juta. Kemudian ditahun 2018 sekitar 685 juta, dan tahun 2019 senilai 902 juta.

Reporter M.Adi Saputra/Juremi

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date