Gaduh Soal Teguran Izin Cuti, Tim Sukses Paslon Bupati dan Panwaslu Perang Dingin

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Memasuki tahapan kampanye, aroma perang dingin antara tim sukses paslon (pasangan calon) bupati dan wakil bupati Madiun dengan Panwaslu mulai terasa. Pemicunya tidak lain soal teguran Panwaslu yang dilayangkan kepada anggota DPRD yang mengikuti kampanye tanpa disertai izin cuti.

Sekretaris tim kampanye Rio Wing Dinaryhadi – Sukiman (Mas Rio-PAS), M Syaiful Arif menilai teguran Panwaslu salah alamat. Sebab, kehadiran dua anggota DPRD Kabupaten Madiun Guntur Setyono dan Muhammad Arifin bukan dalam rangka ikut kampanye, karena saat itu belum ada jadwal kampanye.

Kampanye pertama baru dimulai Minggu (5/3) lalu. Sedangkan kedua anggota dewan itu bersama paslon Mas Rio-PAS pada 1 Maret lalu.  ”Sehingga belum masuk jadwal kampanye. Siapa yang salah,”ujar Syaiful Arif  kepada wartawan.

Ditegaskan, pihaknya memahami  aturan dalam PKPU nomor 4 Tahun 2017, karena itu, tidak mungkin mengikutsertakan anggota dewan dalam kampanye tanpa surat izin cuti. ”Kami belum mengetahui surat teguran tersebut dan akan kami klarifikasi kepada yang bersangkutan, suratnya seperti apa,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Nuryanto, Ketua tim kampanye paslon Djoko Setijono – Suprapto (Djos To).  Hingga kini, pihaknya belum melaksanakan kampanye dan masih menyusun rencana kegiatan, sehingga kegiatan yang dihadiri tiga anggota dewan yang mendukung paslon Djos To bukan dari bagian kampanye.

“Kalau kami mengadakan kampanye pasti akan kami beritahukan kepada KPU dan Panwaslu. Jadi, itu bukan kampanye. Yang tahu ya paslon dan yang bersangkutan,” terangnya.

Sekretaris DPC PKB itu juga mengaku belum menerima surat teguran Panwaslu yang dilayangkan kepada tiga wakil rakyat dari PDIP Yakni Ristu Nugroho, Rudy Triswahono dan Budiono. ”Kalau teguran itu disampaikan ke tim, saya siap untuk memberikan klarifikasi,” jelasnya.

Cabup Djoko Setijono membenarkan jika kedatangannya di tiga lokasi yang dihadiri Y Ristu Nugroho, Rudy Triswahono dan Budiono itu bukanlah agenda kampanye. Saat bertemu Ristu di Desa Sidorejo, Saradan, Ristu tengah dalam perjalanan pertemuan dengan pengurus PSHW. Begitu pula pertemuannya dengan Rudy maupun Budiono. Itu pun kebetulan dan tidak diagendakan. ”Kebetulan ketemu, ya sudah ngopi bareng. Kebetulan saya sedang silaturahmi,” ungkapnya.

Sedangkan Sekretaris tim kampanye paslon Ahmad Dawami – Hari Wuryanto (BerKAH), Dimyati Dahlan mengakui kesalahan yang dilakukan wakil ketua II DPRD Kabupaten Madiun Hari Puryadi. Hari Pur memang hadir dalam kampanye terbatas yang berbarengan dengan safari politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 26 Februari lalu. ”Ini urusan pribadi (Hari Puryadi, red) dengan Panwaslu, karena kita jauh hari sudah mengingatkan, ” kata.

Sebelumnya, Ketua Panwaslu Kabupaten Madiun Agus Setiawan juga membenarkan pemberian sanksi terhadap anggota DPRD Hari Puryadi yang menghadiri kampanye tanpa izin cuti.‘’Tidak ada tembusan (surat cuti, red) kepada kami. Surat teguran itu disampaikan kepada tim kemenangan (paslon nomor 1) pada Kamis (1/3),’’ kata Agus kepada wartawan.

Senada disampaikan koordinator divisi sumber daya manusia (SDM) dan organisasi Panwaslu Kabupaten Madiun Nur Anwar. Dia membenarkan adanya pelanggaran enam anggota dewan tersebut. Sedangkan sanksinya hanya berupa sanksi administrasi ringan berupa teguran. ”Aturannya memang lemah. Ini yang sering dijadikan celah untuk melanggar,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Plt Ketua DPRD Kabupaten Madiun Y Ristu Nugroho menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya sejumlah anggota legislatif yang turut kampanye tanpa izin cuti sesuai aturan PKPU Nomor 4 /2017 tentang Kampanye. Menurut Ristu, KPU kurang maksimal dalam melaksanakan sosialisasi.

Reporter: Juremi

Editor: Achmad Saichu