Evaluasi Mitra Kerja, Komisi IV Pastikan Penanganan Covid Tepat

Share this :

Trenggalek, Koranmemo.com – Sejumlah organisasi perangkat kerja (OPD) menggelar rapat bersama Komisi IV DPRD Trenggalek. Rapat itu bertujuan untuk membahas program perencanaan anggaran hingga realisasi pelaksanaan penanganan penanggulangan Covid-19. Kalangan legislatif ingin memastikan penanganan pandemi tersebut tepat sasaran.

Cara penanggulangannya adalah melalui beberapa skema. Yaitu dengan penekanan kasus pandemi melalui pengobatan hingga laju penyebaran diantaranya melalui penyekatan-penyekatan. Penyekatan penyebaran melalui gerakan physical dan social distancing. “Kami ingin pastikan langkah-langkah yang dilakukan, (penanggulangan) tepat,” kata Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugianto.

Dalam rapat itu pihaknya melakukan evaluasi, koreksi dan masukan kepada sejumlah mitra kerjanya. Diantaranya adalah menyoal rencana kerja anggaran (RKA). Pihaknya menemukan ada beberapa mitra kerja kurang tepat dalam mengalokasikan anggaran sehingga dinilai tumpang tindih. “Ada dobel perencanaan di tiga OPD dan (diantaranya) harus di cancel,” imbuhnya.

Selain soal realisasi hingga aksi, kalangan legislatif menemukan adanya persoalan lain. Yaitu harga sembako di sejumlah depo yang ditunjuk untuk lokasi belanja khusus penerima kartu penyangga ekonomi (KPE) dinilai melambung. Trenggalek menerbitkan sekitar 25 KPE untuk warga terdampak pandemi. KPE diluar bantuan pemerintah lainnya dari pusat hingga desa. “Tadi sudah kami sampaikan kepada dinas sosial,” kata Mugianto.

Penanggulangan Covid-19 cukup kompleks. Untuk itu perlu sinergitas antar pihak termasuk masyarakat. Dukungan dana untuk penanggulangan pandemi harus benar-benar dijabarkan agar tepat sasaran, karena menyerap alokasi anggaran cukup besar. Akibat pandemi, pemerintah setempat harus merestrukturisasi APBD hingga Rp 400 miliar. “Jadi harus benar-benar tepat,” ujarnya.

Kebutuhan operasional yang membutuhkan anggaran cukup besar diantaranya adalah check point. Mugianto menyebut, dalam sebulan check point membutuhkan suport anggaran hampir Rp 1,5 miliar. Alokasi ini diantaranya untuk honor petugas, penyemprot disinfektan hingga kebutuhan lainnya. Di Trenggalek ada tiga chek poin yang beroperasi 24 jam nonstop. “Itu belum termasuk kebutuhan lainnya,” jelasnya.

Trenggalek ingin maksimal dalam memutus penyebaran Covid-19. Untuk itu, pemerintah tak ingin kecolongan dengan melakukan pendataan setiap kendaraan yang masuk. Trenggalek hanya membuka jalur melalui tiga pintu masuk, dari arah Pacitan, Ponorogo hingga Tulungagung. Selain check point, juga didukung sejumlah pos pantau. “Jadi memantau sebelum masuk check point, kalau ada (penumpang) yang dicurigai dihentikan dan diperiksa,” pungkasnya.

Reporter: Angga Prasetya

Editor: Della Cahaya