Dukung Petisi Hari Kemerdekaan Bangsa

Share this :

Bukan Republik Indonesia Seperti Selama Ini

Jombang, koranmemo.com – Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Ketua DPRD Joko Triono, berani mengambil sikap menyetujui bahwa 17 Agustus bukan sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia tapi sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Bentuk persetujuan itu ditunjukkan Nyono dan Joko Triono dengan membubuhkan tandatangan di atas kertas petisi dan kain berwarna putih polos. Penandatanganan tersebut dilakukan usai acara pengajian di Pondok Pesantren Majmal Bahrain Kecamatan Ploso, Jumat (19/8) dini hari.

Pandangan ini sendiri diungkap organisasi Siddiqiyah Jombang. Organisasi ini meyakini bahwa 17 Agustus 1945 adalah peristiwa cetusan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sedangkan Negara Republik Indonesia didirikan pada tanggal 18 Agustus 1945, ditandai dengan disahkan pancasila final sebagai dasar Negara. Disamping itu, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantiknya Soekarno dan hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama.

“Kami memiliki beberapa temuan yang membuat kami yakin bahwa 17 Agustus bukan hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tapi hari kemerdekaan Bangsa Indoensia. Diantaranya, dalam teks proklamasi tidak ada satupun kata republik. Tapi, justru menggunakan bangsa Indonesia,” kata Edi Setiawan, Wakil Ketua Organisasi Siddiqiyah ditemui di sela-sela acara.

Edi melanjutkan, selain karena temuan di dalam teks proklamasi, penguatan mereka diakui mengacu kepada Pembukaan Undang-Undang 1945, fakta sejarah, nilia filosofis dan tinjauan bahasa. Untuk itu, pihaknya akan menyampaikan petisi yang berisi tuntutan kepada Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang penggunaan istilah Kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam setiap peringatan hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus.

“Jadi, Presiden harus mengeluarkan Kepres, kemudian disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa tidak ada lagi istilah Kemerdekaan Republik Indonesia,” tukasnya.

Pengamatan di lokasi, tepat Jumat (19/8) sekitar pukul 00.30 WIB, Bupati Nyono diminta panitia untuk menandatangi petisi tersebut. Seketika itu juga, Bupati tanpa ragu memegang bolpoin yang disediakan panitia. Kemudian menandatangi kertas berisi  petisi. Tak hanya diatas kertas, Nyono juga membubuhkan tandatangannya diatas kain putih.

Tak berselang lama, Joko Triono melakukan hal yang sama dengan Nyono. Dengan demikian, bisa diartiakan keduanya menyetujui bahwa pada tanggal 17 Agustus bukan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, melainkan hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Selain pejabat, masyarakat yang hadir juga turut menandatangani petisi diatas kain berukuran 17 meter tersebut. Selanjutnya, petisi tersebut rencananya akan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. ”Atas nama lembaga apa yang akan menyampaikan petisi ini kepada presiden, kami masih akan mendiskusikan lagi dengan tim,” pungkas Edi. (ag)

Follow Untuk Berita Up to Date