Dugaan Penyimpangan DD Mantan Kades Cungkup, Kejari Tunggu Hasil Audit Inspektorat

Share this :

Lamongan, koranmemo.com РPenanganan dugaan penyimpangan Dana Desa oleh mantan Kades Cungkup, Kecamatan Pucuk, Siswo masa bhakti 2015 hingga 2018 oleh Kejari Lamongan yang dilaporkan warga setempat sekitar tahun 2019 akhir, rupanya membutuhkan waktu yang panjang untuk mengarah ke Tindak Pidana Korupsi.

Pasalnya, pihak Kejari Lamongan juga melibatkan Inspektorat Kabupaten Lamongan untuk melakukan audit terkait kerugian negara yang ditimbulkan atas beberapa item kegiatan yang dituangkan dalam laporan. “Isinya setiap tahun ada rincian kegiatan yang diadukan,” jelas Kasi Intel Kejari Lamongan, Rustamaji Yudica, Senin (29/6).

Namun, kembali disebutkan bahwa sebelum melibatkan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), tim intel Kejari Lamongan sudah melakukan Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) atas laporan dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Cungkup.

“Kami sudah turun lapangan untuk memastikan objek bangunan fisik mana yang dilaporkan. Dalam laporan disebutkan fiktif namun kenyataannya ada bangunan. Saat ini, kami masih menunggu dari pihak inspektorat mengenai audit kwalitas maupun kwantitas,” tambah Rustam.

Selain itu, disinggung terkait proses penanganan juga melibatkan Inspektorat, kembali dikatakan Rustamaji ia bahwa ada tiga dasar yang menjadi acuan, diantaranya perjanjian kerjasama antara Kemendagri RI no 119 – 49 tahun 2018 dengan Kejaksaan RI no B – 369/F/FJB/02/2018. Dan Kepolisian Negara RI no B/9/II/2018 tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat (Dumas) yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Yang jelas dalam versi pengadu laporan tersebut ada kerugian negara senilai Rp 1,4 Miliar. Untuk itu, kami hingga saat ini masih menunggu dari pihak Inspektorat bagaimana hasilnya nanti. Mengenai waktunya kami tetap akan mempertanyakan melalui surat resmi,” tuturnya.

Dan jika nanti ditemukan ada kerugian negara, sudah barang tentu ada pengembalian dan tidak menghilangkan unsur pidananya. “Kami nanti melihat mensreanya pelaku jika ditemukan adanya kerugian negara. Banyak faktor yang akan kami nilai, termasuk niat jahat dari pelaku itu sendiri,” pungkas Rustam yang dikenal akrab dengan awak media ini.

Reporter Fariz Fahyu

Editor Achmad Saichu