Dugaan Pemalsuan Surat, Advokat Lamongan Dipolisikan

Surabaya, koranmemo.com – Ngambri Sudipo (53), warga Dusun Ngingas Desa Mojodadi Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, akhirnya mendatangi Polda Jawa Timur. Didampingi penasehat hukumnya, I Ketut Sudiharja, dia melaporkan secara resmi atas dugaan pemalsuan dokumen/surat yang dilakukan kuasa sebelumnya.

Berbekal salinan surat kuasa khusus (SKK) maupun berkas lain yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Lamongan, akhirnya reserse kriminal umum (Reskrimum) Polda Jatim memberikan rekomendasi hingga terbitlah LP dengan nomor : TBL-B/785/X/RES.1.9/2020/UM/SPKT Polda Jatim.

Dalam laporan teregister di SPKT Polda Jatim tertanggal 7 Oktober 2020 itu, Edi Yusuf, yang berprofesi sebagai advokat berkantor di Lamongan itu saat ini menjadi terlapor atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP.

Kepada awak media, I Ketut Sudiharja, S.H.,MHI menegaskan bahwa pihaknya selaku kuasa dari Ngambri dalam hal pidana.

Baca Juga: Tolak Omnibus Law, Ratusan Mahasiswa Demo di DPRD Kota Kediri

“Jadi konteksnya kita tidak ada hubungan untuk perdatanya. Kami melaporkan kasus pemalsuan yang dilakukan seorang pengacara Lamongan ke Polda Jatim,” akunya.

Dia meminta pihak penyidik segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, agar kasus tersebut menjadi terang. “Perkaranya pemalsuan tanda tangan yang berakibat kerugian pada klien saya. Pertama untuk membayar putusan MA seharga 350 juta dan tanah tersebut menjadi sengketa,” jelas I Ketut.

Lebih jauh, I Ketut mempertanyakan terkait upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali (PK) yang justru menimbulkan kejanggalan hingga membuat kliennya masuk jurang masalah. Apalagi, kliennya hanya tanda tangan satu kali untuk pengadilan tingkat pertama.

Kejanggalan tersebut semakin terasa ketika Ngambri dimintai biaya untuk pengambilan putusan kasasi. “Saat itu, klien saya dimintai biaya Rp 350 juta sekitar bulan April tahun 2020. Anehnya, putusan itu sudah sejak 2019 bulan Juli dan kemudian dilanjutkan PK tanpa kuasa pak Ngambri,” jelasnya.

Sedangkan untuk dugaan adanya pemalsuan surat, bisa terlihat setelah menerima copy berkas dari Pengadilan Negeri Lamongan yang sudah di legalisir. Tepatnya pada tanda tangan di atas materai di surat kuasa khusus kasasi maupun peninjauan kembali, nampak jelas adanya perbedaan.

Baca Juga: Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Malang Ricuh, Mobil Satpol PP Terbakar

“Saya berharap Polda Jatim bisa menindaklanjuti walaupun kasusnya di Lamongan. Selain itu, kami juga rencananya akan melakukan lab forensik. Jika tidak identik maka kami akan melangkah ke organisasi untuk lapor ke induk advokat, bila telah terjadi pelanggaran kode etik advokat,” tegasnya.

Di sisi lain, Edi Yusuf belum memberikan komentar terkait adanya laporan dugaan pemalsuan surat yang dilaporkan Ngambri selaku pelapor dengan didampingi penasehat hukumnya, I Ketut Sudiharja ke Polda Jatim, Rabu (7/10) kemarin. Meski nampak pesan whatsApp (WA) dibuka namun tidak ada balasan, Kamis (8/10).

Sekadar diketahui, status kepemilikan ke-6 objek tanah yang dibeli Ngambri dari Irfan menjadi tidak jelas ketika PT Karya Usaha Mandiri Pratama melalui perwakilannya tahun 2017 lalu melayangkan gugatan kepada Irfan Susanto selaku tergugat, termasuk Ngambri berubah status dari pembeli menjadi turut tergugat II.

Padahal, proses jual beli tersebut tertuang dalam perjanjian pengikat jual beli (PPJB) yang dikeluarkan notaris Tintoet Indah antara Irfan Susanto (41) warga Ciro Kulon RT 015 RW 004 Desa Bakung Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan Ngambri Sudipo senilai Rp 1 Miliar lebih sekitar tahun 2015.

Baca Juga: Anggota DPRD dari Partai Demokrat Kediri Temui Para Pendemo yang Tolak Omnibus Law

Enam bidang tanah pekarangan tersebut tercatat pada (SHGB) nomor 1192, 1193, 1194, 1200, 1204, dan 1205 di Perumahan Griya Agung Permata di Desa Plaosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Diantara ke enam objek tanah tersebut ada 2 lokasi yang telah berdiri bangunan.

Merasa tertipu, akhirnya Ngambri Sudipo didampingi penasihat hukumnya, I Ketut Sudiharja, S.H.,M.SI membuat pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polres Lamongan atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Irfan Susanto dengan nomor : STTPM/215/VII/2020 yang kini masih tahap berlanjut pemeriksaannya.

Reporter: Fariz Fahyu
Editor: Della Cahaya