DPRD Trenggalek Ringkas Aturan Daerah Sesuai Arahan Presiden 

Trenggalek, Koranmemo.com – Kalangan legislatif di Trenggalek tahun depan hanya mengusulkan 13 rancangan peraturan daerah (ranperda). Ranperda itu terdiri dari usulan bupati dan inisiatif dewan, serta 3 diantaranya adalah ranperda daftar kumulatif terbuka. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, wakil rakyat meringkas hampir 50 persen dalam pembuatan peraturan daerah (perda).

Ketua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin mengatakan, penyederhanaan aturan daerah itu bukan tanpa alasan. Pihaknya ingin meringkas beberapa regulasi agar tidak berbelit dan terkesan rumit. Utamanya adalah yang berkaitan dengan investasi daerah. “Tahun lalu 26 ranperda, sekarang 13 ranperda, ada penyederhanaan,” jelasnya.

Aturan yang berbelit bakal menghambat laju investor di Trenggalek. Padahal pemerintah gencar-gencarnya menarik investor berinvestasi ke daerah. Salah satu investor yang sudah berinvestasi di Trenggalek adalah polesan pengembangan kawasan wisata pesisir selatan. “Itu sudah memperhatikan arahan Pak Jokowi bahwa pembentukan peraturan daerah harap dikurangi,” pungkasnya.

Penyederhanaan regulasi yang akan diterapkan, diantaranya adalah aturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang saat ini tengah disusun oleh Komisi I DPRD Trenggalek. Aturan yang tengah disusun itu nantinya bakal meringkas beberapa aturan daerah lainnya tentang pajak dan retribusi yang sebelumnya telah diundangkan.

Perda baru itu untuk menyederhanakan regulasi agar tidak berbelit dan tumpang tindih.“Kabupaten Trenggalek menjawab apa yang menjadi himbauan Presiden. Kami telah melakukan omnibus law menyatukan perda-perda yang ada kaitannya dengan pajak dan retribusi daerah,” kata Ketua Komisi I, Husni Tahir.

Husni menyebut tidak serta merta beberapa aturan bisa dilakukan omnibus law. Terdapat beberapa ketentuan dan syarat yang harus di penuhi untuk menyederhanakan sebuah regulasi. Namun dia tak menampik, kompilasi ini menjadi langkah awal Trenggalek untuk menyederhanakan sejumlah regulasi lainnya yang dinilai masih ‘jelimet’ banyak pihak.

“Seperti pajak penerangan jalan, pajak parkir tepi jalan, PBB kita jadikan satu semua. Misal parkir tepi jalan antara Rp 1.000 sampai Rp 5.000, nanti bupati cuman mengeluarkan keputusan, keputusan bupati parkir adalah Rp 2.000. Misal nanti mengatakan parkir (diubah) Rp 3.000 tinggal buat saja Surat Keputusan (SK),” pungkasnya. (adv/DPRD Trenggalek)

Reporter Angga Prasetiya
Editor Achmad Saichu

 

Follow Untuk Berita Up to Date