DPMPTSP Sosialisasikan Pelayanan Perizinan Tahun 2019 “Penerapan Online Single Submision (OSS)”

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kabupaten Kediri, Rabu (18/9) pagi menggelar sosialisasi Pelayanan Perijinan Tahun 2019 dengan Tema Penerapan Online Single Submision (OSS), di Aula Kantor Camat Kras. Peserta terdiri dari 50 orang dan merupakan tenaga IT desa dan pelaku usaha di desa di wilayah Kras.

Dalam kegiatan ini menampilkan tiga pemateri diantaranya Yuni Alfian SKm, staf Kefarmasian, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Etik Situ Mardiyah Kasi Penataan dan Tata Lingkungan DLH Kabupaten Kediri dan Dwi Agus Rohmadi ,SE Staf Bidang Pelayanan Perisijnan TerpaduDPMPTSP Kabupaten Kediri.

Eko Sujatmiko Kepala DPMPTSP Kabupaten Kediri melalui Agus Setyawan S.Sos Kabid Promosi dan Sistim Informasi DPMPTSP menjelaskan tujuan dari kegiatan ini agar IT desa bisa membantu pelaku usaha di desa di wilayah Kras. Desa saat ini sudah ada jaringan internet dan pelaku usaha tentu ingin mendapatkan informasi dari IT desa. “Tenaga IT desa bisa membantu kelancaran usaha bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dengan harapan pelaku usaha mikro ini memiliki bekal wawasan terkait usaha ini dan dibantu oleh IT desa. Ini juga sebagai upaya meningkatkan kualitas usaha dan karena persaingan berbagai usaha kedepanya semakin ketat dan bisa berkolaborasi sesama,” jelasnya.

Agus menambahkan informasi tidak untuk diri sendiri dan bisa berbagi untuk pengembangan kualitas informasi pengembangan usaha. Peran IT desa dalam hal ini sangat penting dan perlu dikedepankan. Sosialisasi ini juga bagian memberi informasi kepada masyarakat terkait kepastian hukum dan kepastian berusaha.

Sementara Yuni Alfian SKm dari Staf Kefarmasian,Makanan dan Minuman Dinkes Kabupaten Kediri mengatakan setiap pelaku usaha harus memiliki materi sertifikasi produksi pangan industri  rumah tangga. Pelaku usaha di bidang Industri Rumah Tangga (IRT) harus mengacu pada dasar hukum Pelaksanaan SPP –IRT.

“Dengan berpedoman Perka BPOM –RI No 22 tahun 2018 tentang pedoman Pemberian SPP-IRT.  Tujuan penyelenggaran SPP-IRT adalah menghasilkan makanan yang aman,nyaman,layak bermutu untuk dikunsumsi oleh konsumen  domestic ataupun internasional. SPP –IRT dapat meningkatkan daya saing produk,” jelasnya.

SPP-IRT diberikan bupati dan berlaku selama lima tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP IRT. Adapun tahapanya adalah produsen IRTP mengisi blanko permohonan, produsen IRTP mengajukan permohonan ke Dinkes Kabupaten Kediri. Produsen IRTP mengikuti penyuluhan pangan dan pemeriksaan lokasi produksi IRTP oleh petugas.

Sementara Etik Situ Mardiyah  Kasi Penataan dan Penataan DLH Kabupaten Kediri mengatakan setiap usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha harus memiliki amdal atau UKL-UPL. Adapun izin lingkungan yang dimaksud adalah izin diberikan kepada orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib ada amdal.

“Ini dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh ijin usaha atau kegiatan. Setiap pelaku usaha harus dan wajib memiliki amdal.Sedangkan ijin PPLH yang diproses di Kabupaten Kediri adalah Ijin pengelolaan limbah B3, ijin pengumpulan limbah B 3 Skala Kabupaten,” jelasnya.

Selanjutnya izin penyimpanan limbah B3, izin pembuangan air limbah, izin pembuangan air limbah ke air permukaan dan izin pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah. Sementara Drs.Munawar Sekcam Kras mengapresiasi kegiatan ini di Kantor Camat Kras.

“Agar pelaku usaha di desa di wilayah Kras memahami proses perijinan untuk usaha. Dengan harapan kedepanya bisa lebih baik,” jelasnya. (adv)

Reporter Bakti Wijayanto

Editor Achmad Saichu