Ditahan Kejaksaan, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Masih Terima Haknya sebagai Anggota

Trenggalek, koranmemo.com – Diamankannya Sukadji anggota DPRD Kabupaten Trenggalek oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, Rabu (31/10) mengejutkan banyak pihak. Ditahannya salah satu wakil rakyat yang saat ini menjabat sebagai ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek itu menimbulkan belum banyak diketahui di lingkup internal legislatif.

Pasalnya banyak pihak yang belum mengetahui jika oknum DPRD itu, kini  menjadi tahanan Kejaksaan terkait dugaan penyertaan modal perusahaan daerah aneka usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek pada tahun anggaran 2007. Dia diduga terlibat praktik suap untuk memuluskan penyertaan modal dari Rp 1 miliar menjadi Rp 10,8 miliar.

Abu Mansur, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Trenggalek mengaku belum mengetahui jika oknum DPRD itu saat ini menjadi tahanan kejaksaan. Dia mengaku mendapatkan kabar itu dari sejumlah media massa. “Terkait penanganan Pak Sukadji kita kan masih dapat info dari media,” katanya saat dikonfirmasi sejumlah awak media di ruang kerjanya, Kamis (1/11).

Abu enggan berkomentar banyak ketika disinggung soal Sukadji. Dia memilih menyerahkan kasus yang membelit oknum DPRD itu kepada aparat penegak hukum. “Saat ini beliau masih tersangka, jadi kalau statusnya masih tersangka, di tatib (tata tertib,red) DPRD tidak dibahas. Panduan kita adalah Tatib. Sejauh mana statusnya tersangka, tidak dibahas di sana. Otomatis dia juga masih mendapatkan hak-haknya,” kata Abu.

Perlakuan berbeda, lanjut Abu jika oknum DPRD itu menjadi terdakwa. Dalam Tatib DPRD terdapat beberapa pengecualian tentang hak-hak yang didapat. “Kita belum melihat itu (terdakwa,red). Selama statusnya tersangka, haknya masih anggota. Kalau statusnya menjadi terdakwa perlakuannya berbeda. Kalau sudah terdakwa bisa dihentikan sementara dan hak-haknya berbeda, misal tunjangan,” jelasnya.

Terlepas hal itu, Abu berharap peran aktif dari seluruh pihak agar roda pemerintahan tetap berjalan seperti semestinya. “Peran beliau di DPRD kebetulan saat ini selaku ketua komisi satu. Kita sangat berharap pimpinan komisi satu yang lain atau wakil ketua dan sekretaris bisa menghandle kegiatan-kegiatan selanjutnya,” jelasnya.

Meskipun demikian, Abu tak menampik sanksi bakal mengancam oknum DPRD tersebut. Misalnya jika Sukadji tidak mengikuti kegiatan-kegiatan dewan hingga enam kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. “Kalau itu nanti beliau tidak bisa mengikuti agenda rapat lebih dari enam kali berturut-turut yang melangkah adalah badan kehormatan,” ujarnya.

Disinggung soal kemungkinan pergantian antar waktu (PAW), Abu enggan berkomentar banyak. Menurutnya dalam melakukan PAW membutuhkan proses cukup panjang dan melibatkan pengusung partai bersangkutan. “Paling minimal untuk PAW dari masa jabatan akhir enam bulan. Proses paling cepat enam bulan. Masa jabatan sampai Agustus 2019 nanti. Kita juga belum melihat itu (cuti,red),” pungkasnya.

Untuk diketahui pada Rabu (31/10) Sukadji ditahan pihak kejaksaan sekitar pukul 12.30 WIB. Dia diduga menerima suap untuk memuluskan penyertaan modal PDAU tahun anggaran 2007. Sukadji diduga menerima suap sebesar Rp 200 juta dari Gatot Purwanto direktur PDAU saat itu. Saat ini oknum DPRD itu menjadi tahanan titipan kejaksaan di Rutan Klas II Kabupaten Trenggalek selama 20 hari kedepan.

Reporter Angga Prasetya

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date