Diperpanjang, Disperdagkop dan UM Pemkab Madiun Tampung Semua Berkas Pengajuan Banpres

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp2,4 juta masih bisa didapatkan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Sebab kuota dari yang telah ditetapkan pemerintah masih ada, sehingga dibuka pendaftaran tahap kedua.

Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdagkop & UM) Kabupaten Madiun Agus Suyudi mengatakan bahwa pengajuan BPUM tahap dua telah dibuka periode 15 Oktober hingga 18 November mendatang untuk Kabupaten Madiun.

“Tahap dua belum dapat informasi dari pusat berapa kuotanya. Tetapi semua kita tampung, karena kita hanya sebagai dinas pengusul dan verifikasi di BRI,” katanya, Kamis (15/10).

Sementara pada tahap pertama yang telah ditutup pada tanggal 16 September lalu, pemohon bantuan ini membludak hampir mencapai 27 ribu. Sementara hingga saat ini sudah cair lebih dari 11 ribu pemohon dari jumlah kuota 12 ribu.

Baca Juga: Target Investasi di Kabupaten Madiun Baru Tercapai Rp 350 Miliar

“Sisa dari 27 ribu pemohon tahap pertama yang belum cair tetap diteruskan verifikasi,” ujarnya.

Sisa pemohon yang belum cair tetap dilanjutkan verifikasi oleh BRI. Lantaran ada banyak rekening yang batal menerima bantuan tersebut. Hal ini dikarenakan setelah ada verifikasi lanjutan, ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.

Padahal, nominal bantuan senilai Rp2,4 juta telah ditransfer ke rekening penerima sehingga pihak bank harus melakukan pemblokiran massal.

Baca Juga: Dindik Kota Madiun Mulai Sebar Angket Pembelajaran Tatap Muka

Secara nasional, jelasnya, pemblokiran berdasarkan Surat Kementerian Koperasi dan UKM no.489/Dep.2/IX/2020 tanggal 03 September 2020 dan Surat Kementerian Koperasi dan UKM no.472/Dep.2/IX/2020 tanggal 08 September 2020 perihal pemblokiran rekening penerima BPUM sebanyak 47.536 penerima.

“Hasil verifikasi BRI, didalam penerimaan masih terselip PNS, TNI/Polri maupun mereka yang tidak memenuhi persyaratan namun dari BRI sudah terlanjur di transfer dan itu ada pemblokiran rekening. Untuk angka puluhan ribu tersebut adalah angka nasional, untuk di Kabupaten Madiun kita belum mendapatkan rincian yang tidak memenuhi syarat dari pihak Bank,” jelasnya.

Reporter: Juremi
Editor: Della Cahaya