Dinsos Verifikasi Data Warga Miskin

Share this :

Kediri, Koran Memo – Komisi A DPRD Kota Kediri akhirnya menggelar hearing dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Kediri untuk membahas kacaunya data warga miskin, Kamis (4/6) pagi. Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi A DPRD Kota Kediri berharap agar Dinsosnaker berkoordinasi dengan BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Kediri dalam hal pendataan warga miskin di Kota Kediri.

Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri, Ayub Hidayatullah menyatakan agar pendataan bisa maksimal, perlu adanya koordinasi yang baik antara BPS dan Dinsosnakertrans. Selain itu, sistem pendataan diharapkan dilakukan secara realtime. Tujuannya apabila ada kesalahan, saat itu juga bisa langsung diperbaiki. “Kita mengharapkan agar BPS dan Dinsosnakertrans meningkatkan koordinasinya agar pendataan bisa dilakukan secara maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Kota Kediri, Dewi Sartika mengatakan lembaga yang dipimpinnya baru diinstruksikan untuk melakukan verifikasi data kemiskinan pada tahun ini. Sedangkan tugas untuk melakukan pendataan tetap ada pada BPS dan bukan pada Dinsosnakertrans. Dewi menegaskan, tugas Dinsosnakertrans hanya untuk melakukan verifikasi tentang pendataan yang sudah dilakukan oleh BPS. “Tugas untuk verifikasi baru turun tahun ini. Sedangkan untuk pendataan, tetap ada pada BPS,” ujarnya.

Tahun ini, proses verifikasi juga belum bisa terlaksana lantaran sudah terlambat dari penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dewi mengatakan, pelaksanaan verifikasi data baru bisa dimasukkan dalam anggaran daerah melalui PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Sehingga verifikasi baru bisa dilakukan tahun 2016 mendatang. “Kita bisanya menganggarkan saat PAK dan bisa dilakukan verifikasi tahun depan. Itupun data pada tahun 2011 lalu,” imbuhnya.(kur)