Dinsos Kota Kediri Siap Hadapi Pro-Kontra Labelisasi KPM

Kediri, koranmemo.com — Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kediri mempersiapkan diri menghadapi pro-kontra pelaksanaan labelisasi atau pemberian tanda di rumah warga sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Pemberian label ini Dinsos akan menggunakan cat semprot dengan desain bertuliskan “Keluarga Pra Sejahtera (MISKIN) Penerima Bantuan BPNT/PKH”.

Kepala Dinsos Kota Kediri, Triyono Kutut Purwanto mengatakan, sebelum pelaksanaan labelisasi Dinsos sudah melakukan koordinasi dan musyawarah dengan Wali Kota Kediri. “Kami juga mendapat tantangan dai pelaksanaan labelisasi ini, beranikah Dinsos memberi label ini. Karena memang nanti ada pro-kontra,” tuturnya, Kamis (21/11).Secara umum, lanjutnya, pelaksanaan labelisasi ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Nomor 1000/LSJ/HM.01/6/2019 yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2019 lalu.

SE ini merujuk pada Surat Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 1902/4/S/HK.05.02/05/2019 tanggal 9 Mei 2019. Surat ini tentang instruksi pemasangan daftar nama KPM Bantuan Sosial di tempat umum. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan label ini.

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, mendukung adanya instruksi pemasangan daftar nama KPM bantuan sosial di tempat umum serta pemasangan stiker atau cat label pada rumah KPM penerima PKH dan BPNT. Hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan ini, diharapkan Dinas atau instansi sosial mengganti penggunaan kata ‘Keluarga Miskin’ menjadi ‘Keluarga Pra Sejahtera’.

Pemasangan stiker atau cat lebel bertulisakan ‘Keluarga Miskin’, dalam perspektif ilmu pekerjaan sosial dapat menurunkan harkat dan martabat KPM dan berpotensi menimbulkan stigma yang membahayakan bagi terciptanya inklusi sosial dalam masyarakat. Dalam surat tersebut, diharapkan pelaksana labelisasi memperhatikan hal ini.

Selain itu, Dinsos juga mempersiapkan diri jika saat pelaksanaan labelisasi ada warga yang menutup atau bahkan menghapus label. Dinsos menilai, kemungkinan warga menghapus label memang ada, misalnya dengan mengecat ulang atau menutupi label menggunakan banner.

Dinsos juga memberikan kelonggaran bagi warga untuk memilih lokasi pelabelan, tapi harus tetap berada di tembok bagian depan rumah. Label yang dipasang di depan rumah diharapkan dapat mempermudah dan membantu petugas untuk melakukan pendataan, survei, maupun pemutakhiran data warga sebagai KPM.(Adv)

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu
Editor :  Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date