Dinilai Cacat Formil, Majelis Hakim PTUN Tolak Gugatan Imam Mughni

Share this :

Nganjuk, koranmemo.com – Gugatan sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa surat Nomor : 11-4/PRN/-PILKADES/XI/2019 tentang Pemberitahuan hasil pemeriksaan ulang berkas administrasi Bakal calon Kepala Desa tanggal 7 November 2019.

Dan objek sengketa Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa yang Memenuhi Syarat Desa Pacewetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tanggal 8 November 2019, ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, yang diketuai Lusinda Panjaitan.

Gugatan tersebut diajukan oleh Imam Mughni, warga RT 01/RW 02 Dusun Karanganom Desa Pacewetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk (bakal calon kepala desa yang dianulir) ke PTUN Surabaya, dengan kuasa hukum Gundi Sintara, SH. MH., Imam Ghozali, SH. MH., Achmad Yani, SH, dan Eka Sandi Aprilia, SH.

Dalam hal ini gugatan ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Pacewetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk sebagai tergugat I, Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk sebagai tergugat II, Bupati Nganjuk sebagai tergugat III, dan Fajar Nusantoro (kepala desa) sebagai tergugat II intervensi.

“Sesuai dengan informasi putusan nomor 160/G/2019/PTUN.SBY tertanggal 26 Maret 2020 yang saya terima, majelis hakim PTUN Surabaya mengadili dalam penundaan, menolak permohonan penggugat tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa,” kata Adi Wibowo, kuasa hukum tergugat, Kamis (26/3/2020).

Adi Wibowo menjelaskan, majelis hakim PTUN Surabaya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 484 ribu. “Putusan itu dikirim melalu aplikasi e-court pada Kamis, 26 Maret 2020,” ujarnya.

Sementara itu, Imam Ghozali salah satu kuasa hukum penggugat saat dihubungi koranmemo.com via ponselnya mengatakan, gugatan klien-nya tidak ditolak, namun majelis hakim PTUN Surabaya memberi putusan NO.

“Putusan niet ontvankelijke verklaard atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil,” paparnya.

Menyikapi hal itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan klien, apakah nantinya akan banding atau ada upaya hukum lain. “Terserah klien, jika ingin banding, akan kita siapkan semuanya,” tukasnya.

Reporter : Muji Hartono
Editor : Della Cahaya

Follow Untuk Berita Up to Date