Dindik Kota Madiun Mulai Sebar Angket Pembelajaran Tatap Muka

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Tidak menyandang status zona merah, Dinas Pendidikan Kota Madiun menyebarkan angket terkait tanggapan orang tua akan pembelajaran tatap muka (PTM).

Hasil angket nantinya akan digunakan dalam penentuan pelaksanaan simulasi PTM di sekolah.

Sekretaris Dindik Kota Madiun, Utomo Sapto Nugroho, mengatakan, pihaknya ingin mengetahui kedepannya orang tua siswa akan menginginkan seperti apa untuk kegiatan pembelajaran, termasuk izin melakukan pembelajaran tatap muka kembali di sekolah.

“Meskipun dari sisi ketentuan juga sudah diberikan tapi kalau orang tua murid tidak mengizinkan ya tidak bisa,” katanya, Rabu (14/10).

Baca Juga: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Kukuhkan Guru Besar Ilmu Hukum

Kuesioner ini nantinya akan menjadi pertimbangan oleh pihak Dindik dan Pemkot untuk mengambil keputusan ke depan, sesuai dengan keinginan dari orang tua.

“Melalui google form, orang tua siswa wajib mengisi memberikan respon,” lanjutnya.

Jika memang sebagian besar wali murid berkehendak dan mengizinkan untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka, masih akan dipertimbangkan dan melihat situasi perkembangan kasus Covid-19 di Kota Madiun.

“Ada kemungkinan untuk kembali dibuka (sekolah,red). Namun tetap menunggu keputusan dari Pak Walikota, selaku ketua tim gugus tugas,” tuturnya.

Berdasarkan ketentuan, untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka vote persetujuan minimal mencapai angka 50 persen. Dan untuk mekanisme pembelajaran siswa juga akan dilakukan pembatasan dan tetap menjalankan protokol kesehatan ketat.

Baca Juga: La Nina Mengancam Wilayah Kabupaten Madiun

“Dari satu kelas, siswa tidak boleh full. Akan ada pembagian secara bergantian dan yang masuk berdasarkan izin dari orang tua,” terusnya.

Pengisian sampel dari wali murid SD dan SMP yang dimulai sejak Selasa (13/10) ini, diharapkan orang tua untuk secepatnya mengisi kebijakan agar Pemkot dan Dindik segera untuk bisa mengetahui dan mengambil keputusan.

“Untuk prosentase saat ini belum diketahui berapa persen yang masuk. Sebaiknya semakin cepat, semakin baik,” tambahnya.

Baca Juga: Penambahan Jam Buka Ditolak, Pelaku Usaha THM di Madiun Kecewa

Keleluasaan memang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Namun, berdasarkan surat putusan bersama empat menteri (SKB 4 Mentri) menegaskan untuk mengutamakan kesehatan.

“Kita tetap perhatikan nanti melihat kondisi dari daerah. Meskipun sarpras protokol kesehatan di sekolah sudah siap 100 persen namun yang paling penting kesehatan dulu,” jelasnya.

Reporter: Juremi
Editor: Della Cahaya