Dikecam APTRI dan Dewan, Polres Madiun akan Jual Gula Hasil Sitaan dari Petani

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Polres Madiun berencana akan menjual 87 sak gula pasir hasil sitaan yang merupakan barang bukti kasus dugaan penimbunan gula dengan alasan diskresi.

Kasatreskrim Polres Madiun AKP Logos Bintoro mengatakan, diskresi ditempuh demi azas manfaat, karena komoditas gula pasir dalam kondisi langka dan harga naik. “Bahan kebutuhan pokok itu (gula pasir,red) saat ini dibutuhkan oleh masyarakat,” dalihnya, Senin (23/3).

Pihaknya mengaku telah melakukan gelar perkara dengan melakukan koordinasi bersama satgas pangan Polda Jatim, Pemerintah Daerah dan Dinas Perdagangan.

Usulan Kepolisian, jelasnya, agar barang bukti gula pasir tersebut dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Madiun untuk stabilitas harga pangan dengan cara operasi pasar.

“Terlapor menyetujui hal tersebut dan rencananya akan menggelar sosialiasi dengan petani yang lain,” katanya.

Sebelumnya, Polres Madiun mengamankan seorang petani tebu rakyat PG Pagotan bernama Mat Rochani (51) warga Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, Kamis (19/3). Dia dituduh menimbun dan menjual  gula tanpa izin.

Barang bukti diamankan,  87 karung gula dengan isi 50 kg per karung. Dan satu bendel copy Surat Perintah Pengeluaran gula milik petani tebu rakyat.

Tindakan polisi itupun, menuai kecaman dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Madiun. Sebab sesuai ketentuan berlaku, yakni Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Pasal 34 Tahun 2011, tentang Bagi Hasil Tebu disebutkan, bahwa petani tebu rakyat memiliki hak atas gula yang digiling oleh PG.

“Gula hak milik petani boleh dibawa pulang, mau dijual atau mau dibagikan itu menjadi hak petani,” kata ketua APTRI Suwandi yang juga wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun.

Sehingga tuduhan menimbun dinilai tidak tepat. Termasuk soal tuduhan jual gula tanpa izin, karena memang bersangkutan murni petani tebu, bukan pedagang gula.

“Dikatakan penimbunan gula juga tida tepat. Sebab, jika menyimpan gula lebih dari tiga bulan tidak dikeluarkan itu namanya penimbunan. Kalau ini bukan penimbunan karena ada aktivitas keluar masuk,” tegasnya.

Meski menuai kritikan tajam, pihak Polres Madiun masih akan mengembangkan kasus tersebut. Alasannya, agar tidak ada lagi kecurangan dalam melebihi jatah yang sudah ditentukan di Permentan Pasal 34 Tahun 2011 tentang Bagi Hasil Tebu. “Nanti akan kami sampaikan perkembangannya terkait proses ini,” tambah AKP Logos.

Reporter Juremi

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date