Dihadang Aktivis LSM, Sidang Hutang Piutang Ricuh 

Share this :

Madiun, koranmemo.com-Sidang perdata di Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun dengan penggugat PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surabaya Lestari cabang Madiun berjalan ricuh, Rabu (7/2).  Sidang dengan agenda putusan yang diketuai oleh Nur Salamah dengan anggota Ni Kadek Kusuma Wardani dan Ika Dhianawati itu tidak jadi digelar lantaran saat hakim akan memasuki ruang sidang, dihalangi oleh anggota LSM Gerakan Rakyat Muda Madiun (Gramm).

Aksi ini,  sempat membuat hakim maupun petugas kepolisian yang berjaga panik. Polisi pun melerai aksi yang dilakukan oleh Sekertaris LSM Gramm, Bambang Dwi bersama anggotanya itu.

Dari situs resmi Pengadilan Negeri Kota Madiun, sidang dengan nomer perkara 27/Pdt.G/2017/PN Mad, dengan tergugat Juniati warga Desa Kuwonharjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan ini merupakan kasus hutang piutang.

Bambang Dwi berdalih, kasus ini tidak bisa dibawa ke ranah persidangan. Seharusnya, PN hanya berwenang melakukan mediasi saja. Sebenarnya, mediasi telah dilakukan antara para pihak. Namun gagal lantaran tidak ada kesepakatan. Sehingga hakim memutuskan untuk melanjutkan kasus ini ke persidangan.

“Kasus ini tidak bisa disidangkan.  Harusnya mediasi. Makanya kami berhak untuk menghentikan,” dalihnya.

Ia menjelaskan,  sebenarnya Juniati memiliki hutang kepada BPR yang berada di jalan MT. Haryono Kota Madiun ini sebesar Rp 35 juta. Tetapi hanya menerima bersih sebesar Rp 30 juta. Uang itu juga tidak digunakan oleh Juniati,  namun digunakan oleh almarhun Tika.

“Uang ini tidak dipakai oleh Juniati. Tetapi dipakai oleh Tika. Tika itu orang lain, bukan keluarganya. Tetapi sudah tujuh bulan ini menginggal dunia,” ujarnya.

Sementara Juniati menambahkan, seritifikat rumahnyalah yang digunakan oleh Tika untuk digadaikan ke BPR Surabaya Lestari.

Awalnya dia percaya kepada Tika karena sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Namun setelah Tika meninggal dunia sekitar tujuh bulan lalu, pihak BPR mendatangi rumah Juniati untuk menagih.

Namun Juniati enggan membayar, lantaran pihak BPR meminta uang sebesar Rp 78 juta. Uang itu diklaim sebagai bunga sekaligus denda keterlambatan selama dua tahun.

“Saya ini tidak menggunakan uang ini sepeserpun. Apalagi sama pegawai BPR itu mengancam saya kalau rumah saya mau disita,” katanya.

Setelah sempat ricuh, para hakim pun bersepakat kembali melanjutkan sidang. Ketua Majelis Hakim, Nur Salamah akhirnya memutuskan tidak jadi membacakan putusan sidang.  Karena kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan mediasi kembali.

“Memang sebelum putusan, diperbolehkan untuk mediasi. Kita beri waktu selama 14 hari kerja. Kalau 14 hari tidak ada kesepakatan damai,  maka tetap akan dibacakan putusannya,” katanya di persidangan.

Nur Salamah akhirnya menunjuk Ika Dhianawati sebagai hakim mediator. Sidang dilanjutkan kembali pada 1 Maret mendatang. “Para pihak harus hadir sendiri,  tidak boleh dikuasakan,” pungkanya.

Reporter: M. Adi Saputra/Juremi

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.