Diduga Persulit Pengurusan Surat Nikah, Kades dan Modin Terancam Dipolisikan

Nganjuk, koranmemo.com – Setelah dihebohkan adanya dugaan pemalsuan dukumen yang dilakukan salah satu oknum kepala desa di wilayah Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, untuk menikahi perawan asal salah satu desa di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, kini masyarakat Kecamatan Rejoso kembali heboh.

Ini setelah sepasang calon pengantin, In (38) warga Desa Mlorah Kecamatan Rejoso dan Muh (39) warga Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor, mendatangi Mapolsek Bagor untuk melaporkan FH kades dan Tn modin setempat, Sabtu (29/12/2018) sekitar pukul 11.00 WIB.

Sebelumnya kedua mempelai sudah 2 bulan lebih mengurus surat nikah di desa melalui modin setempat, namun belum juga bisa selesai, karena adanya acnaman dari wali sah. Padahal persoalan keluarga tidak ada hubungannya dengan pengurusan surat di desa.

“Pak Kades dan Pak Modin tidak mau menandatangani surat pernikahan model N1 hingga N4 dan N7 sebagai syarat pengajuan nikah, makanya kami laporkan ke Polsek Rejoso,” ujar In calon pengantin perempuan.

Karena surat persayaratan nikah itu tak kunjung diteken, lanjut In, acara pernikahannya yang rencanaya digelar pada Rabu, 2 Januari 2019 atau kurang 4 hari lagi terancam gagal.

“Kami dirugikan secara material karena sudah terlanjur sewa dekorasi dan konsumsi. Saya berharap pihak kepolisian melalui program polisi kawal nikah, bisa menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.

Usai melapor, pihak kepolisian setempat langsung melakukan pertemuan antara kedua calon pengantin dengan pihak pemerintah desa, dan dilakukan untuk dilakukan mediasi.

Dari hasil mediasi, pihak desa tidak mempersulit proses pengurusan surat pernikahan tersebut. Namun karena ada persolan internal di keluarga calon pengantin, sehingga pihak desa memilih untuk mediasi, terlebih dulu antara calon pengantin dan pihak wali atau orangtuanya.

Slamet, Jogoboyo Mrolah mengatakan, memang saat pembuatan surat model N-1 hingga N-4 dan N-7 belum bisa ditandatangani oleh kepala desa, sebelum ada mediasi. Namun setelah dilakukan mediasi, pihaknya bersedia memberikan surat tersebut dan ditandatangni oleh kepala desa setempat. “Setelah ini langsung kita proses suratnya,” katanya.

Reporter : Muji Hartono