Di Kediri, Tak Pakai Masker Belum Didenda

Share this :

Kediri, koranmemo.com — Upaya mencegah dan menekan penyebaran virus corona atau Covid-19, terbit beberapa peraturan mengenai pelaksanaan protokol kesehatan. Terbaru, Pemerintah Daerah (pemda) Provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penegakkan hukum protokol kesehatan.

Perda ini mulai diberlakukan di berbagai daerah, tak terkecuali di Kota Kediri. Bahkan, personel gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Kota Kediri menggelar razia yustisi bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker. Sanksi yang diberikan pun bermacam-macam, mulai teguran hingga denda administrasi.

Kapolresta Kediri, AKBP Miko Indrayana mengatakan, Polresta Kediri bersama personel gabungan dari Kodim 0809/Kediri serta Satpol PP Kota Kediri melaksanakan razia yustisi di beberapa lokasi yang menjadi titik berkumpulnya masyarakat. “Misalnya, kantor Pos, Taman Sekartaji, pasar tradisional, dan pusat perbelanjaan,” ujarnya, Senin (14/9).

Menurut AKBP Miko, penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 ini sifatnya hampir sama dengan penanganan tindak pidana ringan (tipiring). “Hampir sama, tapi sanksi yang akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Kami akan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri dan tim penyidik dari Satpol PP,” tuturnya.

AKBP Miko menjelaskan, mengenai sosialisasi sudah dilakukan seperti yang dilaksanakan dan hampir sama dengan Peraturan Walikota (Perwali) Kediri Nomor 22 Tahun 2020. “Akan kami catat siapa saja yang melanggar, tapi untuk denda misalnya, kami belum memberlakukan sanksi tersebut,” jelasnya.

Penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020, lanjutnya, tidak akan tumpang tindih dengan Perwali Nomor 22 Tahun 2020. “Tidak akan tumpang tindih, kami akan tetap menerapkan Perwali Kediri karena kedua peraturan ini saling berkaitan satu sama lain,” imbuhnya.

Dari hasil operasi yustisi yang dilakukan di kantor Pos Kota Kediri, Pasar Selowarih, dan sekitar Stasiun Kota Kediri, ada belasan masyarakat yang mendapat teguran. Mereka diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Namun, ada masyarakat yang mendapat sanksi push up.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu

Editor : Achmad Saichu