DewanTuntaskan Pembahasan Ranperda Pembangunan Desa

Trenggalek, koranmemo.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek terus menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama enam bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Raperda ini untuk menjemput bola, dikarenakan wilayah selatan akan menjadi pusat industri. Untuk itu dibutuhkan perda yang memayungi hukum bagi pemerintah desa yang akan mengembangkan potensi lokal dan kerja sama antar desa dalam kabupaten, provinsi maupun luar provinsi.

Menurut M. Hadi Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Trenggalek  pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai beberapa poin yang sangat membantu terselenggaranya pembangunan pedesaan.

Yang paling membantu dalam pengembangan pembangunan pedesaan memang pada pendanaan pelaksanaan pembangunannya. Sehingga dalam hal ini Raperda menentukan pendanaan diantaranya APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBdes serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Sedangkan tenggat waktu yang disignalkan Gubernur Jatim , enam bulan sejak perda ini dundangkan . Hal ini diharapkan ada persiapan untuk mempelajari sekaligus kesempatan untuk memhami teknis pelaksanaannya.

“Dalam penyempurnaan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama enam bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan,” paparnya.

Politisi PKB ini juga mengungkapkan, perlunya kerjasama antar desa untuk mengembangkan kawasan supaya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Diman kerja sama tersebut dapat mengakses dana dari pusat untuk pengembangan kawasan yang dikelola desa.

“Sehingga payung hukumnya, kami buatkan Perda tentang Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan,” ungkapnya.

Nantinya pemerintah daerah akan menyampaikan informasi kepada pemerintah desa berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun provinsi dan pusat.

“Nanti pasca ditetapkan ini bisa menjadi bahan penyusunan RKPDesa,” pungkasnya.

Reporter : Rudiyuniriayanto
Editor      : Hamzah Abdillah
Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.