Dewan Nilai Aksi Eks PKL Mastrip Bentuk Kekecewaan Kepada Pemkot Blitar

Share this :

Blitar, koranmemo.com – Kalangan DPRD Kota Blitar semakin geram dengan ditolaknya rekomendasi anggota dewan untuk melarang penggusuran bagi lapak para pedagang eks Jalan Mastrip Kota Blitar,terlebih setelah dipaksa digusur sampai saat ini belum ada lokasi relokasi bagi mereka. Bahkan saat ini mulai dirasakan ketegangab antara mereka.

Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, mengatakan sumber ketegangan eks PKL Mastrip dengan pemkot bukan tanpa sebab. Tak ada asap yang mengepul jika tidak ada api.

Menurutnya pihak Pemkot Blitar sejak awal memang sudah tidak menggubris rekomendasi DPRD Kota Blitar yang melarang penggusuran kios PKL Mastrip awal 2017 lalu, sebelum ada konsep relokasi yang jelas.

“Dari awal kami sudah merekomendasikan (kepada pemkot) bahwa itu (PKL Mastrip) tidak boleh dibongkar sebelum ada relokasi,” ungkapnya.

Sementara itu menyinggung aksi eks PKL yang memasang spanduk pengumuman relokasi sementara tetap di Jalan Mastrip Kota Blitar seperti sebelumnya, Agus mengatakan hal itu sebagai bentuk ketidak puasan terhadap sikap pemkot yang lemah dan tidak tegas mengambil keputusan.

“Ini sebagai tamparan bagi Pemkot Blitar supaya lebih tegas dalam bersikap. Pemerintah harus segera mengambil langkah dan menindaklanjuti tuntutan eks pedagang Mastrip,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya Pemkot Blitar menggusur kios PKL di Jalan Mastrip pada awal Januari 2017. Pemkot Blitar mengeluarkan surat perintah kepada Kepala Satpol PP bernomor 800/23/410.118.2/2017 tertanggal 13 Januari 2017 tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penertiban PKL Jalan Mastrip. Terdapat 78 kios milik PKL di Jalan Mastrip yang digusur dengan dalih untuk pelebaran jalan dan memperindah tata kota.

Reporter: Arief juli prabowo

Editor: Della Cahaya Praditasari