Dewan Minta Tidak Semua Mobdin Ditarik Pemkab

Share this :

Ponorogo, koranmemo.com – Pemkab resmi menarik puluhan Mobil Dinas (Mobdin) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo. Namun Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Mesei Effendi meminta, kepada Pemkab untuk tidak menarik mobil secara keseluruhan.

Penarikan mobdin ini menyusul mulai diterapkanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang berimbas pada naiknya tunjangan kalangan legislatif mencapai 20%, lantaran diberikanya tunjangan tambahan berupa tunjangan transportasi.

Dari data Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo, tercatat 74 kendaraan Dinas. Ke 74 kendaraan Dinas tersebut diantarannya adalah 4 Mobdin komisi,  6 Mobdin fraksi dan 64 sepeda motor dinas dewan, mulai ditarik sejak sepekan terakhir.

Kepala BPPKAD Ponorogo, Bambang Tri Wahono mengatakan, penarikan saat ini tengah dilakukan oleh sekertariat DPRD, dan akan diserahkan ke BPPKAD  Setelah semua Mobdin wakil rakyat Ponorogo itu terkumpul.

” Saat ini sedang dilakukan penarikan oleh sekretariat DPRD. Kendaraan dinas dewan yang ditarik itu nantinya  untuk dinas dinas baru, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan Daerah, Dinas Ketahanan  Pangan dan Dinas Pol PP dan Damkar,” ujarnya, Kamis (14/9).

Bambang mengungkapkan, jika dewan tetap mempertahakana mobdin tersebut, maka tunjangan transportasi tidak akan diberikan. ”Secara aturan tidak boleh menggunakan kendaraan dinas. Jika  mau menggunakan  kendaraan dinas maka harus melepaskan tunjangan tranportasinnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Mesei Effendi meminta, kepada Pemkab untuk tidak menarik mobil secara keseluruhan. Lantaran, Dewan masih membutuhkan kendaraan tersebut untuk urusan kedewanan.” Jika ditarik secara keseluruhan maka  kegiatan komisi dan fraksi bisa lumpuh. Contorhnya, kegiatan sidak  yang dilakukan bersama, tentu saja harus menggunakan mobil dan penyendiaan mobil serta sopir bisa di handle oleh sekertariatan bukan pos DPRD pribadi,” pungkasnya.

Reporter: Zainul Rohman

Editor: Achmad Saichu

Facebook Comments
Follow Us

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz