Dewan Kecewa Kenaikan Iuran BPJS Naik Tidak Dibarengi Kualitas Pelayanan

Share this :

Tulungagung, koranmemo.com – Pelayanan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Tulungagung dianggap masih mengecewakan. Kondisi itu diperparah dengan iuran BPJS yang naik dua kali lipat tapi pasien tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung mengundang BPJS Kesehatan Tulungagung, Senin (20/1). Permasalahannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tidak diiringi dengan peningkatan pelayanan.

“Kita ingin mensinkronkan kondisi sekarang dengan kenaikan tarif dalam Perpres nomor 75 tahun 2019 apakah ada perubahan tentang pelayanan jaminan kesehatannya, ternyata tidak ada. Kedua, ada tidak perubahan nilai kapitasi terhadap puskesmas – puskesmas, ternyata belum ada perubahan,” ujar Heru Santoso Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, usai hearing dengan BPJS Kesehatan, Senin (20/1).

Selain itu, kalangan DPRD Tulungagung juga menemukan, sejumlah rumah sakit swasta tipe C di Kabupaten Tulungagung yang belum memiliki dokter spesialis. Akibatnya, pasien tidak mendapatkan pelayanan langsung meski telah membayar iuran BPJS Kesehatan.

“Kondisinya, rumah sakit-rumah sakit itu masih menggunakan dokter spesialis dari RSUD dr. Iskak, yang terjadi pasien terkatung-katung. Ada pasien yang datang pagi, menunggu sampai malam juga tidak mendapatkan pelayanan, padahal mereka sudah membayar iuran BPJS. Pengamatan kita, selama BPJS berjalan sampai sekarang terus seperti itu, belum ada perubahan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” kata Heru.

Heru bersama kalangan dewan lainnya kecewa dengan pelayanan kesehatan dari BPJS. Mereka berharap, segera ada perubahan aturan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan maksimal. Bahkan, DPRD akan mengusulkan perubahan aturan itu ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan situasi di Kabupaten Tulungagung.

“Hasil dari hearing tadi, masih ada sesuatu yang jauh dari harapan kita. Artinya, ada iuran yang naik tapi belum diiringi dengan aturan yang menyesuaikan untuk itu. Pelayanannya, jaminan kesehatan kepada masyarakat yang dijamin, termasuk kapitasi – kapitasinya terhadap puskesmas. Kita berharap segera ada perubahan Permenkes itu, yang sekarang masih menggunakan Permenkes nomor 52 tahun 2016,” tandas Heru.

Sementara itu, Kantor Cabang BPJS Tulungagung, M. Idar Aries Munandar mengucapkan terimakasih atas masukan dari kalangan DPRD. Selain itu, Idar juga mengimbau, masyarakat jika terjadi keluhan untuk melapor melalui nomor telepon yang telah di tempel di sejumlah pelayanan kesehatan.

“Kami berterima kasih dengan masukan dari Dewan. Semuanya akan kami catat untuk kita koordinasikan. Di tempat pelayanan kesehatan juga ada nomor aduan kami, jadi kami harap masyarakat bisa mengadukan keluhannya melalui nomor kontak tersebut nantinya akan kami tindak lanjuti,” jelas Idar.

Reporter: Zayyin multazam sukri

Editor: Della Cahaya