Dewan akan Panggil BPJS, Bahas Tunggakan dan Pelayanan Setelah Iuran Naik

Jombang, koranmemo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, dalam hal ini Komisi D, berencana memanggil pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setempat.

Dari informasi yang diperoleh  koranmemo.com, ada dua agenda penting yang akan dibicarakan saat pertemuan nanti. Yakni soal tunggakan pembayaran klaim kepada RSUD Jombang serta, pelayanan setelah adanya kenaikan iuran nanti yang cukup tinggi.

Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati menyoroti dampak dari adanya tunggakan pembayaran klaim yang dapat mengancam pelayanan kesehatan masyarakat Jombang. ”Masih banyak keluhan di masyarakat terkait BPJS kesehatan,” kata Erna pada sejumlah wartawan, Kamis (7/11).

Ditambahkan, adanya kebijakan baru  BPJS, membuat masyarakat menjadi bingung. Sehingga, masyarakat menyampaikan keluhan ke DPRD Jombang. “Iuran BPJS juga akan naik,” sambung politisi perempuan asal PKB tersebut.

Dikatakan, adanya kenaikan iuran namun tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik, tentu akan merugikan masyarakat. “Intinya kami ingin tahu pelayanan BPJS ke depannya itu seperti apa. Jangan sampai membuat masyarakat menjadi resah maupun kebingungan,” ujarnya.

Masih menurut Erna, Komisi D juga akan mempertanyakan klaim RSUD Jombang yang belum terbayarkan. Sebab pihaknya juga mengetahui kondisi keuangan RSUD sedang tidak sehat usai melakukan hearing dengan RSUD.

”Memang setelah melakukan hearing dengan RSUD, ada tunggakan hingga puluhan miliar. Untuk itu kami ingin membantu pihak RSUD juga,” paparnya.

Apabila keuangan RSUD terganggu, menurut Erna, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan terganggu. Ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat. ”Jangan sampai nantinya kasus di Situbondo terjadi di Jombang,” tandasnya.

Komisi D berharap adanya kenaikan iuran yang tinggi, berbanding lurus dengan pelayanan di masyarakat, agar semakin baik.

Pihaknya juga berpesan kepada masyarakat, khususnya pengguna BPJS Kesehatan agar membayar iuran secara rutin, tidak boleh telat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembayaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke RSUD Jombang menunggak hingga hampir Rp 60 miliar. Akibatnya, rumah sakit milik pemerintah setempat ini harus berhutang untuk pengadaan obat-obatan.

Data dari RSUD, tunggakan klaim BPJS Kesehatan yang belum terbayarkan sejak Juni – Oktober 2019. Pada periode Juni – Agustus saja, klaim BPJS Kesehatan ke RSUD Jombang yang sudah jatuh tempo mencapai Rp 33,5 miliar. Sedangkan, periode September-Oktober yang masih dalam proses verifikasi mencapai kisaran Rp 25 miliar.

Reporter = Taufiqur Rachman / Agung Pamungkas

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date