Desak Pembentukan BPBD

Share this :
Warga delapan desa di Puncu,Kepung dan Plosoklaten aksi demo di Kantor Pemkab Kediri,Selasa siang kemarin(memo/bakti)
Warga delapan desa di Puncu,Kepung dan Plosoklaten aksi demo di Kantor Pemkab Kediri,Selasa siang kemarin(memo/bakti)

* Ribuan Warga dari 8 Desa Gruduk Pemkab

Kediri, Memo- Ribuan warga dari delapan desa yakni Desa Puncu, Satak, Kampungbaru (Kecamatan Puncu), Kebonrejo, Siman (Kecamatan Kepung), Asmorobangun, Ringinbagus (Kecamata Plosoklaten) gruduk Pemkab Kediri. Warga yang mengatasnamakan Aliansi Warga Kelud (AWK), Selasa (10/6) menuntut pembentukan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Mereka diangkut dengan ratusan kendaraan roda dua dan truk. Kedatangan massa ini ingin bertemu dengan Bupati Kediri dr Hj Haryanti Sutrisno. Namun yang bersangkutan tidak ada di kantor dan ada urusan kerja di luar kota.

Tuntutan massa ini dilakukan karena selama ini Pemkab Kediri dalam menangani bencana dianggap kurang profesional dan jika ada BPBD tentunya pengelolaan penanggulangan bencana akan lebih tertata dengan baik.Beberapa warga melakukan orasi dan meminta bupati untuk turun menemuinya.

Puluhan poster bernada kecaman terhadap Bupati Kediri dan Pemkab Kediri yang dinilai lamban dalam penanganan bencana erupsi Gunung Kelud.

Mereka juga meminta kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri untuk pemutihan hutang bagi warga terdampak erupsi Gunung Kelud.

Pihak OJK diminta lebih arif dalam menyikapi kasus ini dan tidak secara langsung petugasnya mencabut kendaraan milik warga di jalan.Karena motor alat transpotasi warga dalam kegiatan bertani di area tedampak erupsi Gunung Kelud.

Aziz salah satu korlap ini mengatakan, harusnya Pemkab Kediri tegas dan cepat tanggap membentuk BPBD, karena di 38 Kota dan Kabupaten di Jawa Timur hanya di Kabupaten Kediri saja yang belum memiliki BPBD. Pihaknya juga meminta untuk tindak lanjut rekuntruksi rehabilitasi rumah warga terdampak Kelud.

“Ini perlu menjadi catatan tersendiri bagi Pemkab Kediri karena bagaimanapun kami ini adalah warganya.Ekonomi warga perlu mendapatkan perhatian serius dan tidak main-main karena dampak erupsi Keluda memang luar biasa,” ujarnya.

Sekalipun tidak ditemui Bupati,mereka ditemui Joko Susilo Asisten Pemerintahan Pemkab Kediri. Kepada warga,Joko akan melakukan koordinasi dengan Sekretaris daerah untuk tindak lanjut aksi warga delapan desa di wilayah terdampak erupsi Gunung Kelud ini.

“Kita akan dalami dan kita tampung apa yang disampaikan warga ini. Tentunya tidak bisa kami putuskan sendiri dan perlu kami koordinasikan dengan semua lintas intansi di Pemkab Kediri,” jelasnya.

Ditempat yang sama, beberapa demontrans ingin bertemu dengan anggota DPRD Kabupaten Kediri. Namun anggota dewan tidak ada ditempat dan sempat memanas saat tiga warga melakukan aksi sweping mencari anggota dewan yang ada di Kantor.

Mereka ke sekretariat DPRD dan bertemu dengan Heri Purnawirawan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kediri. “Kami akan tindak lanjuti apa yang disampaikan warga dan meminta Pemkab Kediri segera bentuk BPBD.Dan apa yang menjadi tuntutan warga ini akan kami sampaikan ke pimpinan DPRD Kabupaten Kediri,” jelasnya.(bak)

Follow Untuk Berita Up to Date