Demo Tuntut Pendidikan Murah

Share this :

Tulungagung, koranmemo.com – Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Rabu (14/9) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedatangan mereka guna menuntut terealisasinya biaya pendidikan murah sesuai visi misi Bupati Tulungagung saat kampanye.

Berdasarkan pantauan Koran Memo, aksi dilakukan sekitar pukul 08.30 WIB di depan Kantor Dikbud setempat. Dengan berbekal pengeras suara mereka menyampaikan aspirasinya.

Dalam orasinya mereka menilai dunia pendidikan di Tulungagung berada pada situasi yang sangat darurat. Massa juga menuntut biaya pendidikan murah serta terdengar dalam orasi adanya desakan pencopotan Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, yang mereka nilai banyak melakukan penyalahgunaan wewenang.

Usai menyuarakan tuntutan di depan Kantor Dikbud, massa kembali bergerak melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung, dengan mendapat pengawalan ketat dari anggota Polres Tulungagung.
Massa berorasi secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka pada wakil rakyat.

Mereka menuntut DPRD Tulungagung untuk meningkatkan pengawasan, pada proses penyelenggaraan pendidikan, agar lebih berkualitas dan bebas dari tekanan. Namun, hingga massa pengunjuk rasa membubarkan diri tidak ada satupun anggota dewan yang menemui mereka.

Imam Maliki, koordinator aksi mengatakan aksi ini dilakukan karena massa ingin mengembalikan nilai-nilai pendidikan di Tulungagung, sebab tidak sesuai dengan visi misi Bupati terkait pendidikan murah. “Sebab saat ini pendidikan di Tulungagung tidak sesuai dengan vis misi bupati,” ujarnya.

Imam menuturkan, dirinya menginginkan adanya revolusi di bidang pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan perlu diganti dengan orang yang lebih berkompeten di bindangnya. Dan, berharap kepada badan legislatif DPRD Tulungagung sebagai pemangku kebijakan untuk lebih memperketat pengawasan karena diindikasikan adanya penyelewengan atau pelanggaran pendidikan di Tulungagung.

Seperti contoh, lebih lanjut Imam, dalam proses pendaftaran siswa baru. Dalam pengumuman penerimaan siswa baru tidak dilakukan secara transparan. Diindikasikan adanya jual beli bangku, dan terdapat penggelembungan pagu di sekolah favorit. “Masih banyak adanya penyelewengan, atau jual beli bangku sehingga terindikasi banyaknya permainan dalam penerimaan siswa baru,” jelasnya.

Usai menyampaikan aspirasinya, puluhan massa mengelilingi alun-alun Kota Tulungagung dengan melakukan orasi, yang kemudian membubarkan diri dengan tertib. (den/Jb)