Demo, PMII Tolak Pilkada Lewat DPRD

Share this :
Puluhan aktifis PMII demo menolak pilkada melalui DPRD di gedung DPRD kemarin. (pendik/memo)
Puluhan aktifis PMII demo menolak pilkada melalui DPRD di gedung DPRD kemarin. (pendik/memo)

Tulungagung, Memo- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tulungagung, Senin (29/9) pukul 10.00 demo.  Mereka longmarch menuju kantor DPRD di JL RA kartini.  Massa menolak pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, karena merampas kedaulatan rakyat.

Aktifis PMII mengambil start di kantor Cabang PMII JL Letjend Soeprapto. Mereka jalan kaki menuju kantor DPRD. Mereka menyampaikan aspirasi. Setelah ditemui pimpinan DPRD. Peserta demo bubar dengan tertib dengan kawalan ketat polisi.

Koordinator aksi Sistupani mengecam sikap para anggota dewan dan mendesak agar menyampaikan aspirasi mereka untuk mendukung pemilihan secara langsung. Selain itu dirinya juga menyayangkan sikap para anggota DPRD Tulungagung  yang banyak membolos saat jam kerja.

“Kita minta dukungan mereka untuk menyampaikan di sana, tetapi saya menyayangkan sikap anggota DPRD Tulungagung, buktinya saat kami datang mereka kebanyakan tidak ada di tempat. Alasannya macam-macam, tapi tidak jelas. Bagaimana nanti diberi amanah memilih kepala daerah,” kritik Sistupani disambut yel-yel aktivis PMII lain.
Dalam pernyataan sikapnya, PMII Cabang Tulungagung menegaskan mereka menolak pelaksanaan pilkada tidak langsung atau melalai DPRD.

Puluhan Mahasiswa PMII tersebut, langsung disambut oleh Ketua sementara DPRD Tulungagung Supriono dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Adib Makarim

Ketua DPRD Supriyono menyatakan apresiasi yang sama. Politisi PDIP ini bahkan menyatakan komitmennya untuk mendukung gerakan para mahasiswa dan membantu menyampaikan aspirasi tersebut ke instansi berwenang yang lebih tinggi yakni DPR RI.

Namun ia menegaskan, komitmennya tersebut tidak serta-merta mewakili sikap keseluruhan anggota DPRD, melainkan pribadinya sebagai anggota dewan.

“Kalau mengharap semua setuju dengan tuntutan mahasiswa (untuk membatalkan penetapan UU pilkada melalui DPRD), itu jelas tidak mungkin. Lembaga DPRD itu memiliki banyak perwakilan dari partai politik dan mereka tentu punya sikap dan cara pandang yang berbeda, sehingga sulit mengharap semua setuju,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Adib Makarim menantang belasan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) setempat untuk membangun gerakan “people power” menentang pemberlakuan Undang-undang pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau melalui lembaga DPRD.

“Silahkan teman-teman PMII melakukan konsolidasi dengan elemen pergerakan lain, ormas, LSM, maupun masyarakat yang memiliki visi sama soal perlunya mempertahankan pilkada langsung demi menjaga kedaulatan rakyat,”tegasnya. (dik/JB).