Demi Jalan Tol, Tanah dan Rumah Rakyat Dieksekusi Meski Masih Proses di PN

Nganjuk, koranmemo.com-Tinggal satu lahan di Kabupaten Nganjuk yang belum dilakukan eksekusi untuk jalan tol lantaran dianggap masih dalam proses di Pengadilan Negeri setempat. Namun, akhirnya lahan tersebut tetap dieksekusi oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Kamis (2/11) siang, dengan alasan negara membutuhkan lahan tersebut guna kepentingan proyek yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Rumah dan lahan itu adalah milik Farid, warga RT 1 / RW4 Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, yang dieksekusi pejabat pembuat komitmen proyek tol Mantingan-Kertosono. Akibatnya, pemilik rumah berikut lahan harus tinggal bersama tetangga karena rumah yang dieksekusi adalah milik dia satu-satunya.

Menurut informasi yang dihimpun, sebenarnya rumah itu telah dieksekusi sekitar dua bulan yang lalu oleh PN Kabupaten Nganjuk. Waktu itu petugas juga telah memberikan batas toleransi hingga dua minggu ke depan bagi penghuni untuk segera mengosongkan rumah. Tetapi ternyata setelah lewat dua bulan rumah belum dikosongkan, sehingga petugas dari PPK dibantu pengamanan personil Polres Nganjuk melakukan eksekusi secara paksa.

Hariyanto, kuasa hukum dari Farid selaku pemilik rumah mengatakan, seharusnya eksekusi ditunda terlebih dahulu karena pihaknya masih melakukan upaya hukum, atau dengan kata lain lahan tersebut belum selesai proses hukumnya. “Yang menjadi permasalahan pemilik lahan adalah harga yang diberikan PPK. Seharusnya lahan untuk jalan tol itu ada tiga jenis, tanah sawah, pekarangan, dan rumah,” jelasnya.

Menurutnya, di rumah Farid ini antara tanah pekarangan dan rumah tidak ada bedanya. Hariyanto menyebut jika dalam masalah ini berarti bangunan yang ada di atas tanah tidak dinilai. “Hanya lahannya saja yang saat ini dinilai Rp 360 ribu per meter,” tukasnya.

Sementara itu, Tri Wiyoso, tim PPK tol beranggapan lahan milik Farid sudah waktunya dilakukan eksekusi. Dia beralasan jika upaya paksa diambil lantaran batas waktu pengosongan sudah melebihi yang ditentukan. “Kalaupun ini masih menjadi masalah di pengadilan, silahkan pemilik lahan melakukan gugatan. Tetapi karena tanah ini sudah waktunya dibutuhkan guna kepentingan jalan tol, maka PPK tetap melakukan eksekusi,” tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, pemilik rumah masih terlihat kebingungan menitipkan barang-barang miliknya karena dia dan keluarga belum memiliki rumah pengganti. Menurut pengakuan, uang ganti rugi yang dititipkan di pengadilan juga belum diambil dengan alasan harga yang diberikan belum sesuai permintaan.

Untuk diketahui, harga yang diberikan PPK terhadap pemilik rumah sebelum dieksekusi sebesar Rp 360 ribu per meter. Padahal, pemilik rumah meminta harga Rp 1 juta per meter dengan berbagai alasan.

Reporter: Andik Sukaca

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.