Dampak PSBB di Jakarta: Harga Anjlok, Peternak Ayam Petelur di Blitar Menjerit

Share this :

Blitar, Koranmemo.com- Peternak ayam petelur di Blitar mulai mengeluh. Pasalnya harga telur di pasaran saat ini anjlok. Yahya Mustofa peternak asal Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro mengatakan harga telur per hari Rabu (23/09) Rp 16 ribu per kilogram.

Sedangkan angka BEP atau titik impas dari peternak ayam telur adalah Rp 17 ribu hingga Rp 17.500. Padahal sebelumnya harga Rp 20 ribu. “Harga telur hari ini sudah melewati BEP, yang jelas kami merugi,” keluhnya pada koranmemo.com pada Rabu pagi(23/09).

Jika sudah begitu, katanya, peternak ayam telur tidak punya banyak alternatif selain menalangi dana pakan sampai harga kembali normal. Atau mengurangi secara berkala jumlah ayam dengan cara diafkir. Namun dari alternatif tersebut, jika anjloknya harga telur berkelanjutan dan tak lekas membaik menururtnya akan ada potensi kerugian yang luar biasa. Bahkan bisa gulung tikar.

Masih menurut Yahya, ia menilai anjloknya harga telur ini ditengarai oleh dua aktor. Yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Selain mulai merebaknya telur dari perusahan – perusahan breeding. “Dengan adanya pemberlakuan PSBB kembali di Jakarta, itu jelas mempengaruhi kelancaran distribusi pasar. Hal itu karena banyak wilayah yang memperketat keluar masuknya kendaraan luar daerah, akhirnya telur dari Blitar tidak bisa masuk dan balik kanan,” katanya.

Selain itu, banyak perusahaan breeding yang memilih tidak menetaskan telurnya di masa pandemi. Sehingga banyak telur HE atau telur ayam infertil yang kemudian masuk di pasaran dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan telur ayam dari peternak.

“Dan lagi, telur HE yang hari ini masuk di pasaran dijual dengan harga Rp.9 ribu – Rp.10 ribu per kilogramnya. Jelas secara tidak langsung itu juga merusak harga pasaran telur ayam peternak,” imbuh Yahya.

Sedangkan mengacu pada Permentan No. 32/Permentan/PK.230/2017 yang mengatur tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur konsumsi dalam Bab III pasal 13 jelas disebutkan, pelaku usaha integrasi, pembibit GPS, pembibit PS, pelaku usaha mandiri dan koperasi dilarang memperjualbelikan telur tertunas dan infertil sebagai telur konsumsi. “Sebenarnya, sesuai dengan regulasi yang ada. Dijelaskan juga sanksi untuk pelanggar, yaitu mulai dari peringatan tertulis sampai pencabutan izin usaha,” tandasnya.

Ia menambahkan, di keadaan pandemi seperti saat ini memang segalanya serba merepotkan. Secara hati nurani Peternak tidak bisa saling menyalahkan karena memang semua sedang berada di titik terendah. Tetapi di sisi lain, peternak juga memperjuangkan hak yang memang sudah selayaknya didapatkan.

Reporter: Saifudin/Abdul Aziz Wahyudi

Editor Achmad Saichu