Cukai Palsu Marak, Penerimaan DBHCHT Pemkab Malang Merosot

Malang, koranmemo.com – Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tahun 2019 merosot tajam dibanding tahun 2018.

Hal ini terlihat dari Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 12 /PMK.07/2019 tentang rincian DBH CHT menurut daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tahun anggaran 2019 yang mana pada tahun 2018 Pemkab Malang mendapatkan anggaran Rp 73,46 miliar kali ini tinggal Rp 65,07 miliar atau merosot Rp 8 miliar.

Kepala Bagian (Kabag) Adminstrasi Perekonomian Sekda Kabupaten Malang, Untung Sudarto, membenarkan adanya penurunan DBH CHT di tahun 2019 ini. “Memang terjadi penurunan dibanding 2018 lalu,selisih sekitar Rp 8 miliar,” ungkapnya, Minggu (01/09).

Menurutnya, penurunan itu disebabkan beberapa faktor antara lain rencana pemerintah menaikan tarif cukai hasil tembakau sebesar 10-11 persen. Selain itu faktor kondisi industri dan tenaga kerja yang ada serta maraknya peredaran cukai palsu di Kabupaten Malang.

“Beberapa faktor itu yang dimungkinkan membuat DBH CHT Kabupaten Malang turun dibanding tahun lalu. Faktor-faktor itu secara langsung membuat pendapatan CHT turun. Sehingga DBH CHT kita juga ikut turun,” terangnya.

Seperti diketahui, besaran DBH CHT dihitung menggunakan formula 2% dari penerimaan cukai hasil tembakau. Artinya apabila pendapatan CHT naik, besaran DBH CHT juga naik, begitu pula sebaliknya.

Penurunan DBH CHT Kabupaten Malang tentunya juga akan berpengaruh pada beberapa program yang selama ini didanai oleh anggaran tersebut di tahun 2019.

Dimana, Kebijakan DBH CHT tahun 2019, pemerintah akan mengalokasikannya minimal 50%  untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional yang terdapat dalam empat program. Yakni, kegiatan pelayanan kesehatan promotif, preventif maupun kuratif atau rehabilitatif dan penyediaan, peningkatan, pemeliharaan sarana prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Berikutnya adalah pelatihan medis maupun non medis pada unit fasilitas kesehatan serta pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) atau pembayaran iuran jaminan kesehatan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Sisanya sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 2017 yang merupakan perubahan dari UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu untuk merealisasikan 5 program sesuai karakteristik daerah masing-masing.

Yakni, peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan Industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal.

“Contoh penurunan DBH CHT Kabupaten Malang di tahun 2019 ini, bisa dilihat dari adanya penurunan anggaran untuk sosialisasi ketentuan bidang cukai di media. Sebelumnya Dinas Komunikasi dan Informasi memperoleh DBH CHT sebesar Rp 1,3 miliar untuk sosialisasi ,dengan adanya penurunan di tahun ini, hanya mendapat Rp 450 juta,” tutupnya.

Reporter Arief juli prabowo

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date