Covid-19 Merebak, Paripurna Gagal Karena Banyak Anggota DPRD Ponorogo Absen

Share this :

Ponorogo, koranmemo.com  – Merebaknya pandemi Covid-19 akhir-akhir ini di Indonesia, berimbas pada gagalnya sejumlah agenda DPRD Ponorogo. Seperti yang terjadi hari ini, Selasa (24/3), kegiatan Rapat Paripurna dengan agenda jawaban eksekutif terhadap PU Fraksi DPRD tentang 3 Raperda ( Raperda PDAM, PD Sari Gunung, dan pengolahan air limbah domestik.red), serta penyampaian LKPJ Bupati tahun 2019, gagal digelar lantaran sebagian besar anggota dewan tidak hadir alias absen.

Ketua DPRD Ponorogo Sunarto mengatakan, tidak kuorumnya Paripurna kali ini, lantaran hanya 9 anggota DPRD yang hadir, sementara 36 dewan lainnya memilih tinggal di rumah. Sesuai Tata Tertib (Tatib) DPRD Ponorogo syarat sah penyelenggaraan paripurna, bila minimal anggota DPRD hadir 50% plus 1. “Jadi agenda paripurna kali ini kita batalkan. Karena tidak kuorum. Kita akan bahas lagi dalam Banmus untuk Paripurna ulang tanggal 6 April,” ujarnya.Sunarto berdalih, ketidakhadiran mayoritas anggota DPRD ini, diklaim sebagai bentuk implementasi maklumat Kapolri Jendral Polisi Idham Azis nomor: Mak/2/III/2020 yang dikeluarkan pada Kamis, 19 Maret 2020. Terkait dengan penanganan penyebaran wabah virus corona atau Covid-19.

Dimana seluruh kegiatan seperti seminar, lokakarya, konser musik, festival, bazzar, pasar malam, pameran, unjuk rasa, kegiatan olahraga, kesenian, jasa hiburan, pawai, karnaval, hingga resepsi keluarga dilarang. Serta instruksi Bupati Ponorogo nomor 01 tahun 2020 tentang penerapan 15 social distancing di Ponorogo.

” Jadi ini bentuk implementasi anggota dari intruksi pemerintah dan Kapolri. Kita mengikutinya. Kondisi saat ini bisa disebut pose majeure dan pembatalan Paripurna bisa dilakukan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Sunarto mengatakan, akibat kondisi saat ini lebih dari 10 kegiatan di DPRD Ponorogo batal dilakukan, diantaranya Sidak, Hearing, dan Banmus. Bahkan agenda Reses dewan yang sedianya akan dilakukan pada bulan April mendatang juga terancam gagal, bila virus corona masih mengancam. ” Waktu kita itu sempit, kayak LKPJ itu harus sudah disahkan 30 hari setelah diserahkan. Padahal penyerahanya sudah 20 Maret lalu. Ini yang mendesak harus segera kita selesaikan,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya optimis kondisi ini tidak berimbas pada kinerja kalangan DPRD di masyarakat. Walaupun sekarang jarang ngantor, namun wakik rakyat Ponorogo ini tetap menjalankan fungsinya sebagai kontrol pemerintah dan penyambung aspirasi rakyat.” Walau pun tidak ke kantor. Tapi saya yakin temen-temen tetap bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.

Reporter Zainul Rohman

Editor Achmad Saichu