Cium Aroma Politisasi Dana Desa, Aktivis Datangi DPRD

Jombang, koranmemo.com – Puluhan aktivis dari berbagai elemen organisasi yang tergabung dalam Kaum Nahdliyin Peduli Desa (KNPeDe), mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Selasa (16/8) sekitar pukul 10.30 WIB.

Kedatangan massa yang bersamaan dengan jadwal sidang istimewa dimana seluruh anggota DPRD dan Bupati Jombang mendengar pidato Presiden Joko Widodo itu untuk menuntut dewan untuk membatalkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2012 yang diperbaharui menjadi Perbup Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Desa

Sebab, dalam Perbub tersebut aktivis mencium aroma politisasi oleh Pemkab Jombang sehingga memasung kepentingan desa sendiri. Dengan “bersenjatakan” poster tuntutan, mereka berorasi di halaman gedung para wakil rakyat.

“Kedatangan kami ke sini tak lain untuk meminta DPRD Jombang menjalankan fungsi controling (pengawasan-red) kebijakan. Sebab, dari kajian kami ada kebijakan Pemkab Jombang, yang memasung pengelolaan dana desa melalui Perbup Dana Desa,” kata Zainuddin koordinator KNPeDe.

Menurut dia, Perbup Nomor 12 tahun 2016 tentang Pengeloaan Dana Desa syarat dengan kepentingan. Dalam perbup tersebut terdapat pasal yang mengungkung desa serta alokasi nominal dana desa dalam beberapa program-program tertentu.

“Pada pasal 9, ayat 1-19 disebutkan adanya alokasi anggaran guna program-program tertentu. Misalnya PKK, yang mencapai Rp 40 juta. Kemudian program-program lainnya. Itu sama saja dengan mengkebiri pemerintah desa. Di mana desa tidak bisa melakukan haknya untuk mengelola dana desa,” terangnya.

Masih kata Zainuddin, penerapan Pasal 9 dalam Perbup Nomor 12 Tahun 2016 tersebut, merupakan sebuah kesalahan. Sebab, setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda. Sehingga, tidak seharusnya Pemkab Jombang mengeluarkan regulasi yang mendekte desa.

“Perbup ini sangat berpotensi adanya tindak pidana korupsi dan dipolitisasi. Sehingga kami mendesak agar DPRD segera memanggil Pemkab Jombang dan merevisi perbup tersebut. Kami juga akan melaporkan hal ini ke┬áDesk┬áPelaporan Seknas Dana Desa. Selain itu, dalam waktu dekat Kami akan melakukan gugatan hukum terkait dengan perbup ini,” tandasnya.

Usai melakukan orasi, beberapa perwakilan massa lantas menyerahkan tuntutan kepada anggota DPRD Jombang. Selanjutnya, para aktivis kemudian melakukan aksi teatrikal dengan mengubur Perbup Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Dana Desa dan menaburkan bunga di atasnya.

Sementara, Cakup Ismono Anggota Komisi A DPRD Jombang menyatakan akan segera menindaklanjuti tuntutan massa. Pihaknya akan melakukan kajian tentang Perbup Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Desa itu.

“Dari kajian itu kemudian Kami akan memanggil SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Kami akan meminta penjelasan mereka. Selanjutnya kita akan menyampaikan rekomendasi itu kepada pimpinan dewan,” ungkap Cakup usai menemui para demonstran.

Disinggung terkait dengan apakah sebelum perbup tersebut disahka, para wakil rakyat ini tidak melakukan pengkajian terlebih dahulu, Cakup tidak bisa memberikan keterangan. Ia hanya mengatakan jika pihaknya akan mengkaji ulang perbup tersebut sesuai dengan tuntutan massa aksi. “Kami akan kaji ulang. Intinya tuntutan teman-teman ini akan kita tindaklanjuti. Kami minta waktu ya,” pungkasnya. (ag)

Follow Untuk Berita Up to Date