Cegah Penyebaran Covid-19, Praktisi Hukum Nilai Polisi Diskriminatif soal Pembubaran Kerumunan Warga 

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Praktisi hukum Muhammad Sholeh menilai aparat kepolisian masih cenderung diskriminatif dalam menindak warga yang masih keluyuran atau kumpul-kumpul untuk mencegah penyebaran virus corona. Alasannya, tindakan polisi belum menyasar warga yang nongkrong di mall. “Tetapi menurut saya, tidak adil dan diskriminatif, kalau yang nongkrong di mal, nongkrong di kafe-kafe mal itu, juga tidak dibubarkan,” kata pengacara handal ini lewat pesan video yang dikirim ke wartawan koranmemo.com, Rabu (25/3) pagi.

Diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan Maklumat dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease (Covid)-19. Salah satunya memberlakukan larangan kerumunan massa. Hal ini merespons instruksi Presiden Joko Widodo untuk menerapkan social distancing atau menjaga jarak sosial.

Mantan aktivis 98 yang akrab disapa Cak Sholeh ini sangat mengapresiasi instruksi Presiden maupun Maklumat Kapolri tersebut. Termasuk adanya patroli aparat keamanan dengan membubarkan cangkrukan yang ada di warung kopi (warkop). Sebab, hal itu guna menghindari merebaknya Virus Corona. Namun, lanjut Cak Sholeh, kepolisian juga harus objektif, tidak diskriminatif.

“Adanya patroli itu bagus untuk menghindari merebaknya virus corona. Namun, siapapun, kalau memang tidak boleh kumpul-kumpul, baik itu di warung kopi maupun di mal, semua juga harus dibubarkan, supaya ada keadilan di dalam penegakan hukum mengantisipasi merebaknya Virus Corona ini,” pungkasnya.

Reporter : Juremi

Editor : Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date