Cegah Penyebaran Corona, Pemkab Kediri Berlakukan Sif Kerja Bagi PNS

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Terkait jam kerja PNS pada saat kondisi siaga darurat bencana Covid 19, Pemkab Kediri memberlakukan sif kerja bagi PNS. Hal ini sesuai dengan surat edaran Bupati Kediri tanggal 24 Maret No 800/999/4  18. A 12020 tentang penyesuaian sistim kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Lingkungan Pemkab Kediri.

Surat edaran tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor . 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan lnstansi Pemerintah.

Hal tersebut diperkuat adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :44012436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Covid 19  di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan pengaturan sistem kerja bagi seluruh ASN dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, sebagai berikut :

Memberlakukan sistem sif 1 (satu) hari kerja di kantor dan 1 (satu) hari kerja di rumah dan pembagiannya dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD. Ketentuan pembagian sif tersebut pada angka 1, dikecualikan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama seperti kepala Dinas, dan PLt pada jabatan Administrator, Kabag dan Kabid.

Yang tetap masuk sesuai jam kerja adalah pengawas pada jabatan pangawas pada badan,dinas dan Inspektorat. Selanjutnya Sekretariat DPRD, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan , Desa  dan Kelurahan. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan  masyarakat.

Krisna Setiawan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Kediri menjelaskan, bagi ASN dan pegawai yang bekerja dari rumah, dilarang bepergian keluar rumah, kecuali dalam keadaan mendesak untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan dan yang bersangkutan siap dipanggil bilamana ada kepentingan dinas yang bersifat mendesak.
“Bagi SKPD yang melaksanakan pelayanan publik, yaitu : Dinas Dukcapil, BPBD, DPMPTSP, Satpol PP, Dishub, lingkup Dinas Pendidikan, dan lingkup Dinas Kesehatan (RSUD Kabupaten Kediri, RSUD Simpang Lima Gumul dan Puskesmas) pengaturan sistem kerja tidak mengikuti ketentuan angka 1 di atas, melainkan diatur oleh masing-masing Kepala SKPD/unit kerja,” ujarnya.

Ditambahkan Krisna dengan memperhatikan standarisasi pelayanan publik pada SKPD/unit kerja bersangkutan, pegawai yang mendapatkan sif masuk kerja di kantor tetap melaksanakan absensi finger print, kecuali untuk RSUD Kabupaten Kediri, RSUD Simpang Lima Gumul dan Puskesmas dapat menggunakan absensi manual.

Untuk jam kerja yang berlaku sesuai dengan jam kerja pada hari biasa, pengawasan dan pembinaan pegawai menjadi tanggung jawab Kepala SKPD/unit kerja. Untuk penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas dan seluruh penyelenggaraan tatap muka dan banyak orang ditiadakan. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui media elektronik yang ada.

“ Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat. Menunda perjalanan dinas luar daerah, kecuali untuk urusan yang sangat penting dan mendesak sesuai tingkat prioritas urgensi yang harus dilakukan dan tidak ke luar negeri atau daerah terjangkit,” ujarnya.

Krisna menjelaskan bagi ASN dan pegawai yang pulang dari perjalanan luar daerah, luar negeri dan atau daerah/negara yang memiliki risiko terinfeksi COVID-19 wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan diharapkan melakukan medical check-up di Rumah Sakit yang telah mendapatkan rujukan.

“Selama pemberlakuan sistem kerja ini tetap diberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP)secara penuh. penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam surat edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai berakhirnya status siaga darurat bencana. Diharapkan agar ASN di lingkup kerja Pemkab Kediri memperhatikan hal ini,” ujarnya. (Adv)

Reporter Bakti Wijayanto

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date