Cari Solusi Terbaik, DPRD Jombang Terima PKL Terdampak Covid-19

Share this :

Jombang, koranmemo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar pertemuan dengan pedagang kaki lima (PKL) tentang larangan tidak bisa berjualan di tengah pandemi Covid-19, di ruang rapat paripurna DPRD Jombang, Senin (18/5).

Para PKL yang datang menemui wakil rakyat di Komisi B tersebut adalah penjual yang biasa menjajakan dagangannya di area alun-alun dan di Kebonrojo Jombang. Mereka bertemu untuk mencari solusi terbaik untuk para PKL. Nampak hadir Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin), Bambang Nurwijayanto, serta perwakilan dari Satpol PP Jombang.

Agus, penjual es kelapa muda di Jalan RAA. Soeroadiningrat, yang juga sebagai perwakilan PKL menyatakan, semenjak beberapa bulan kemarin dirinya tidak berjualan sampai tidak punya pemasukan sama sekali. Ia bersama pedagang lain juga ingin bisa tetap berjulan, karena menjelang lebaran hari raya yang kurang beberapa hari lagi, sementara kebutuhan keluarganya juga banyak.

“Banyak yang tidak mendapat bansos warga terdampak covid-19, termasuk saya. Jadi harapan kami, hearing dengan dewan ini agar kami bisa berjualan lagi. Ya kan habis ini lebaran, jadi kebutuhan keluarga kami memang banyak,” ungkap Agus di hadapan anggota dewan Komisi B dan dinas terkait.

Sementara itu, Bambang Nurwijayanto, Kepala Disdagrin Jombang mengatakan, keluhan para pedagang ini akan dikoordinasikan dengan tim Gugas Covid-19. Karena dalam masa pandemi ini, memang masyarakat diimbau untuk menghindari kerumunan. Akan tetapi, pihaknya belum bisa memberikan solusi terkait diperbolehkannya para pedagang ini untuk kembali berjualan.

“Karena masih banyak masyarakat yang kurang sadar tentang physical distancing ini. Karena saat ini yang paling diutamakan terkait kesehatan. Untuk solusinya, yang jelas kami masih menunggu hasil koordinasi dengan tim Gugas Covid-19 seperti apa,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jombang, Sunardi menegaskan, pihaknya mendorong Pemkab Jombang agar mempunyai solusi terbaik untuk para pedagang. Karena memang pemasukan mereka mengandalkan penjualan sehari-hari.

”Intinya tadi teman-teman PKL ingin tetap berjualan, memang perekonomi penting, tapi kesehatan juga penting. Namun kita harus mencermati himbauan dari Polri agar tidak berkumpul, jadi permasalahan ini harus perlu dibicarakan lagi. Apabila para pedagang ini diperbolehkan berjualan, kami juga mendukung, akan tetapi harus ada pembinaan-pembinaan untuk para pedagang ini agar tetap mematuhi standar protokol kesehatan,” terangnya.

Masih menurut politisi PPP ini, jika disaat para PKL tidak diperbolehkan untuk berjualan, namun para toko modern maupun swalayan di Jombang tetap buka. Tentunya ini pasti ada kecemburuan sosial, jadi untuk hal ini harus dipikirkan kembali dengan baik.

“Tadi Disdagrin maupun Satpol PP Jombang akan menyampaikan ke Bupati. Kita juga mengharapankan, ada solusi yang terbaik, karena Komisi B tidak bisa memberikan keputusan,” pungkasnya.(Adv)

Reporter : Taufiqur Rachman
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date