Bupati Syahri Mulyo Divonis Hukuman 10 Tahun Penjara

Share this :

Tulungagung, koranmemo.com – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (14/2) siang telah menjatuhkan vonis terhadap Bupati non aktif Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Sutrisno dan pihak swasta Agung Prayitno, dalam sidang kasus suap proyek infrastruktur pembangunan peningkatan jalan di Kabupaten Tulungagung pada 6 Juni 2018 lalu.

Dalam sidang putusan kasus operasi tangkap tangan (OTT), yang digelar oleh PN Tipikor Surabaya itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Tipikor Agus Hamzah. Dimana ketiganya terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b UURI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi. Sebagaimana mana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 200, tentang perubahan. Atas UURI nomor 31 tahun 1999, jonto pasal 55 ayat (1) ke 1, jonto pasal 65 ayat (1) KUHP

Majelis hakim telah memutuskan terhadap terdakwa I yakni Syahri Mulyo dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp 700 juta dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Selain itu majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa Syahri Mulyo untuk mengembalikan atau membayarkan uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 28,8 miliar, dan dipotong uang yang dikembalikan sebesar Rp 1,5 miliar, sekaligus mencabut hak politiknya selama 5 tahun.

“Vonis hukuman kurungan penjara ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa terhadap terdakwa yang sebelumnya menuntut 12 tahun kurungan penjara, serta uang pengganti yang sebelumnya sebesar Rp 77 miliar,” ungkap Penasihat Hukum Syahri Mulyo, Hakim Yunizar ketika dikonfirmasi Koranmemo com, melalui sambungan telepon, Kamis (14/2).

Kemudian putusan terhadap terdakwa II yakni Sutrino, dimana majelis hakim menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 10 tahun dengan denda sebesar Rp 600 juta, dan apabila denda tersebut tidak terbayarkan maka akan diganti dengan penjara kurungan selama 6 bulan. Disamping itu juga dijatuhkan hukuman tambahan terhadap Sutrisno untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 71 miliar.

“Vonis terhadap Sutrisno lebih besar dibanding dengan tuntutan jaksa, yang mana sebelumnya Sutrisno dituntut hukuman penjara selama 8 tahun, denda Rp 600 juta, dan mengembalikan uang Negara sebesar Rp 9,5 miliar,” kata Yunizar.

Sedangkan kepada terdakwa III, Agung Prayitno. Dimana majelis hakim telah menjatuhkan hukuman kepada Agung Prayitno dengan hukuman penjara selama 5 tahun dengan denda sebesar Rp 350 juta, jika tidak dibayarkan akan diganti hukuman kurungan penjara selama 6 bulan. Vonis terhadap Agung Prayitno lebih ringan satu tahun dari tuntutan jaksa yang sebelumnya Agung Prayitno dituntut hukuman kurungan penjara selama 6 tahun.

Yunizar menambahkan, dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa fee proyek yang mengalir sebesar RP 140 miliar. Dengan dijatuhkannya hukuman tambahan terhadap kedua terdakwa, untuk mengganti uang kepada Negara yakni berjumlah Rp 99 miliar, maka masih ada kekurangan sekitar Rp 41 miliar.

“Untuk hasil dari putusan majelis hakim terhadap Syahri Mulyo, kami masih berpikir terlebih dahulu dengan hasil putusan ini karena masih ada waktu. Namun, kami menuntut kepada pihak KPK untuk mengungkap sisa aliran dana sebesar Rp 41 miliar ini, yang muncul dalam fakta persidangan apakah ini lari ke legislative atau eksekutif di Tulungagung atau ke provinsi,” tambahnya.

Reporter Denny/ Aminun Jabir

Editor Achmad Saichu