Bupati Kediri Hadiri Sidang Paripurna DPRD Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

Kediri, koranmemo.com – Bupati Kediri dr. Hi Haryanti Sutrisno menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten Kediri tentang Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, di ruang Graha Sabha Candha Bhirawa DPRD Kabupaten Kediri.

Sidang yang berlangsung, Senin  (1/7), dipimpin H.Sulkani Ketua DPRD Kabupaten Kediri. Hadir pula  Muhaimin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri. Rapat ini juga dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Kediri, Jajaran Forkompimda Kabupaten Kediri, Tiga Asisten, Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan Kepala Bagian (Kabag).

H.Sulkani mengatakan berdasar laporan Badan Anggaran, Badan Anggaran telah mendapat masukan dari fraksi fraksi, pada prinsipnya DPRD dapat memahami dan menyetujui materi raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 yang sudah dibahas bersama-sama.

Badan anggaran secara teknis dan perangkaan telah melakukan pembahasan dengan cermat  terhadap laporan keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 beserta Raperdanya. Badan anggaran  juga sudah memberikan saran-saran kunstruktif, baik kepada Bupati Kediri maupun DPRD untuk peningkatan kinerja keuangan daerah pada tahun anggaran sekarang dan masa mendatang.

“Terhadap laporan keuangan  tahun anggaran 2018 badan anggaran berharap hasil rapat audit BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dicapai selama tiga tahun berturut-turut bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang,” jelasnya.

Ditambahkan H.Sulkani guna mempertahankan opini terbaik atas audit BPK, maka aparat pengawasan intern diharapkan lebih tegas dan efektif dalam pendampingan atau pemeriksaan sehingga dapat memberikan perbaikan sebelum adanya pemeriksaan dari BPK. Selain itu juga melakukan komunikasi dengan SKPD yang menjadi temuan BPK serta perlu membentuk tim yang fokus untuk memperbaiki pengawasan internal pada SKPD.

Sementara Bupati Kediri dr Hj Haryanti Sutrisno mengatakan, Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 telah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BKK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional,laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan arus khas, laporan  perubahan Ekuitas dan catatan atas loporan keuangan.

“ Meskipun Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 telah mendapatkan persetujuan namun Raperda tersebut masih evaluasi Gubernur Jatim. Setelah dievaluasi, rekomendasi atas hasil evaluasi dimaksud harus diakomodasikan dalam Raperda untuk segera ditetapkan dan di undangkan menjadi Perda,” katanya.(adv)

Reporter Bakti Wijayanto

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date