Bupati Kediri Hadiri Peresmian Kantor Imigrasi Klas II Non TPI

Kediri, koranmemo.com – Sebagai salah satu pendukung adanya Bandar Udara baru di Kabupaten Kediri, Kamis (23/1) pagi diresmikan operasional Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI di Jalan Jawa Dusun Bedrek Desa/Kecamatan Grogol. Acara ini juga bersamaan diresmikanya Kantor Imigrasi Kelas II di Kabupaten Ponorogo dan Imigrasi Klas II di Kabupaten Pamekasan Madura.

Hadir diacara ini Bupati Kediri dr Hj Haryanti Sutrisno mendampingi Jhony Ginting Inspektur Jendral Kemenkumham yang mewakili Menkumham Yasona Laoly, Ronie F Sompie Direktur Jendral Imigrasi dan Susi Susilowati Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur.

Peresmian kantor Imigrasi ini juga dihadiri pejabat tinggi pratama dan Madya Kemenkumham Pusat dan wilayah dan jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri,Kota Kediri,perwakilan Kabupaten Pamekasan dan perwakilan kabupaten Ponorogo. Pembangunan tiga kantor imigrasi (Kanim) Kelas II Non TPI ini merupakan proyek prioritas nasional tahun anggaran 2019.

Pendirian Kantor Imigrasi Kediri ini menurut Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur Susi Susilowati mengacu pada keputusan Kemenkumham RI pada tahun 2011 tentang pembentukan Kanim kelas II Kediri. Kantor ini menempati luas lahan 9310 meter persegi, pembangunan kanim kelas II Kediri ini menelan dana sebesar Rp 23 M lebih.

“Kantor Imigrasi Kediri ini juga mendapatkan suntikan dana hibah dari Pemkab Kediri Rp 1,3 miliar. Pembangunan ini selesai dalam waktu 3 bulan pada tanggal 31 Desember 2019. Kantor Imigrasi kediri dari kelas III menjadi kelas II dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota Kediri,Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang,” jelasnya.

Bupati Kediri dr Hj Haryanti Sutrisno mengatakan pembangunan kantor Imigrasi ini merupakan salah satu pendukung akan dibangunya Bandara di Kabupaten Kediri. Karenanya perlu langkah nyata memberikan layanan pada masyarakat yang ingin mengurus paspor dengan tujuan ke berbagai negara.

“Tentunya tidak saja memberikan layanan warga di Kabupaten Kediri namun warga di wilayah Nganjuk,Blitar,Kota Kediri,Tulungagung dan sekitarnya. Kami harapkan dengan layanan yang maksimal oleh petugas Imigrasi warga bisa memanfaatkan dengan baik sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.

Sementara Inspektur Jendral Kemenkumham RI Jhoni Ginting mengatakan layanan publik yang prima sudah menjadikan hal yang utama bagi masyarakat. ASN saat ini harus mengubah paradigma dari yang bertumpu kekuasaan menjadi paradigma berorientasi pada layanan publik.(adv)

Reporter Bakti Wijayanto
Editor Achmad Saichu