Bupati Kediri Buka Lokakarya Sinergi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Bertempat di Pendopo Kabupaten Kediri. Rabu (26/10) pagi, Bupati Kediri dr Hj Haryanti Sutrisno membuka lokakarya sinergi penanganan pengaduan masyarakat. Kehadiran Bupati didampingi Sekda Supoyo SH, Msi, Kapolres Kediri AKBP Sumaryono,Pejabat Forkopimda Kabupaten Kediri, kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan camat se Kabupaten Kediri.

Empat pembicara di lokakarya ini Ervan Efendi SH,MH Kasi Pidsus Kejaksaan Kabupaten Kediri, Iptu Sukamto Kepala SPKT Polres Kediri, Ipda Sutrisno dari Polres Kediri Kota dan Dr Widodo Tresno Noviantoro Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Solo. Lokakarya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Aparat Sipil Negara (ASN) jika mendapatkan pengaduan masyarakat secara langsung.

Bupati mengatakan kegiatan ini penting artinya untuk dipahami bagi ASN di Pemkab Kediri. Bupati berharap, ASN hendaknya bekerja yang sesuai prosedur, tertib administrasi.

Bupati juga tidak ingin ASN di lingkup Pemkab Kediri melanggar hukum karena keteledoran. Jika ada perbuatan melanggar hukum, lanjut bupati,  penegak hukum harus bisa tegas menindak tanpa tebang pilih.

Untuk itu bupati menekankan agar ASN bekerja  sesuai prosedur. Dalam kesempatan tersebut bupati kembali mengingatkan,  tidak akan memberi bantuan kepada ASN yang salah.

Bupati juga mengimbau agar ASN mengutamakan kejujuran dan kualitas kerja yang baik dan tertib administrasi. Setiap laporan pengaduan masyarakat terkait hendaknya direspon. Namun, lanjutnya tidak untuk surat kaleng yang isinya tidak jelas karena data tidak lengkap.

“Karena kebenaranya kurang bisa dipercaya dan harus diteliti lebih serius.Dalam kasus hukum di Kabupaten Kediri harus ditegakkan dan tidak pandang bulu. Kami berharap sinergi ini bisa bekerja dengan baik sesuai prosedur sehingga menambah wawasan bagi ASN di lingkup kerja Pemkab Kediri,” jelasnya.

Bupati Haryanti mengajak semua ASN di lingkup kerja Pemkab Kediri untuk senantiasa instrospeksi diri. “Sekalipun ada petugas pengawas namun tidak perlu takut. Yang utama bisa memiliki prestasi kerja menonjol dan memberikan pengabdian terbaik ke pemerintah sebagai abdi negara.”

Sementara Kapolres Kediri AKBP Sumaryono mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti jika ada laporan penyelewengan. Namun harus disertai dengan data lengkap dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ke Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian.

”Kami berkoordinasi dan menindaklanjuti jika ditemukan adanya penyelewengan dalam pemerintahan desa atau di intansi pemerintah. Namun harus data lengkap sehingga memudahkan kelanjutan penyelidikan dan penyidikan,” katanya.(adv)

Reporter: Bakti Wijayanto

Editor: Achmad Saichu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.